Lembaga Administrasi Negara Dorong Terwujudnya Birokrasi Digital

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Mewujudkan birokrasi digital merupakan sebuah tantangan baru pasca pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Seperti diketahui Covid-19 menyebabkan stagnasi birokrasi, dimana pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan aktivitas sosial. Namun hal ini ternyata dapat mendorong birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat dengan pelayanan public yang berbasis digital.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara The 4th International Conference on Governance, Public Administration and Social Science (ICoGPASS 2022) yang diselenggarakan secara blended di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus LAN Corporate University.

“Jika kita menilik lebih jauh ke belakang, para anggota G20 telah membentuk satuan tugas (satgas) Ekonomi Digital 'the Digital Economy Task Force' pada tahun 2016 lalu. Dan pandemi Covid-19 ini ternyata mendorong percepatan transformasi ekosistem digital dan ekonomi digital tersebut,” ungkapnya Kamis (18/11/2022).

Hal ini juga didukung dengan data yang dirilis oleh McKinsey yang menunjukkan bahwa terdapat fenomena peningkatan interaksi digital di seluruh benua terutama pandemic Covid-19. Maka seiring dengan hal tersebut seluruh dunia dipaksa untuk beradaptasi dengan proses bisnis secara digital termasuk dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

“Maka melalui kegiatan ini, kami mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa meningkatkan kompetensi digital guna menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Pandemi Covid-19 belum berlalu sepenuhnya, oleh karena itu perlu adanya inovasi-inovasi baru terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan sederhana,” harapnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020.

2 dari 3 halaman

Tantangan

Tingkat Mutu dan Produktivitas, Kemnaker Ajak ASN Indramayu Belajar dari Pelaku Industri — Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS

Adi Suryanto juga menjelaskan, beberapa tantangan yang perlu kita soroti dalam transformasi digital. Tantangan ini antara lain peningkatan pelayanan digital serta dukungan sumber daya yang memadai baik sarana dan prasarana maupun insan digital-nya.

Selain itu juga perlunya adanya kolaborasi berbagai pihak baik termasuk antar instansi pemerintah, sektor swasta dan akademisi dalam rangka penyediaan konektivitas digital dan literasi digital sampai dengan pelosok tanah air.

“Jangan ada lagi silo mentality yang merasa memiliki keunggulan sendiri, melainkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menemukan model dan solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan konektivitas digital” tegasnya

“Untuk itu, LAN akan terus berkomitmen untuk mendukung percepatan tata kelola digital antar kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih lincah dan adaptif,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mengapresiasikan gelaran seminar internasional ini, dimana bertepatan juga dengan Kegiatan Presidensi G20 yang dilaksanakan di Bali.

Ini membuktikan resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, dan kami optimis Indonesia akan menjadi 4 besar ekonomi dunia di tahun 2050 mendatang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam menciptakan pelayanan publik yang “excellent” membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik para pakar, praktisi dan akademi yang hadir dalam kegiatan ini.

Ia berharap kegiatan ini akan memiliki kebermanfaatan dalam mendorong reformasi birokrasi yang terkait dengan digitalisasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi agar Indonesia segera bangkit pasca Covid-19.

3 dari 3 halaman

Kata Sandiaga Uno

Sejalan dengan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno, menjelaskan bahwa digitalisasi dan teknologi telah merubah tatanan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

hal ini mendorong pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta mudah untuk diakses.

“Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik yang berbasis digital menjadi sangat penting dan “urgent” untuk segera diimplementasikan hal sebagai upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia,” tutupnya.