Sukses

Sri Mulyani Geram, Pemda Pelit Gunakan APBD untuk Jinakkan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun untuk mengatasi inflasi di daerah pasca kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi pada September lalu.

Angka ini lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang meminta Pemda menyisihkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Realisasinya kita perkirakan Rp 2,1 triliun, ternyata mencapai Rp 3,5 triliun. Jadi daerah komit menggunakan Rp 3,5 triliun untuk membantu masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Minggu (23/10).

Meski dana yang dialokasinya begitu besar, namun realiasainya masih sangat rendah. Per 20 Oktober, baru 277,6 triliun yang terealisasi dari anggaran Rp 3,5 triliun.

"Tapi realisasinya baru Rp 277 miliar atau Rp 7,9 persen," kata Sri Mulyani.

Apalagi alokasi untuk bantuan sosial yang dialokasikan Rp 1.716, triliun, baru terserap Rp 105,3 miliar atau hanya 6,1 persen saja. Tak hanya itu, alokasi untuk program penciptaan lapangan kerja realisasinya baru Rp 69,4 miliar atau 10,4 persen dari anggaran Rp 665 miliar.

Subsidi sektor transportasi juga baru terealisasi Rp 40,5 miliar ata 12,3 persen dari anggaran Rp 328,9 miliar. Bendahara negara ini pun meminta proses pencairan dana-dana tersebut segera bisa dilakukan. Agar masyarakat bisa segera terbantu baik dari APBN maupun APBD.

"Ini dananya ada tapi perlu diakselerasi.

Begitu juga dengan program perlindungan sosial lainnya yang baru diserp Rp 62,4 triliun atau 7,9 persen dari anggaran Rp 791,2 miliar.

Dia meminta penyerapannya segera dilakukan karena banyak masyarakat yang saat ini menghadapi situasi sulit. Terlebih kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

"Terutama untuk masyarakat yang merasakan beban berat karena ada tekanan yang terjadi secara global," kata dia.

"Saya harap daerah bisa segera merealisasikan," perintah Sri Mulyani.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Bongkar Biang Kerok Inflasi Indonesia, Ternyata Ini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Oleh sebab itu, Pemerintah saat ini sedang berupaya mengatasi inflasi tersebut.

Dengan usaha Presiden @Jokowi, Indonesia mencoba mengatasi inflasi dari akar masalahnya, yaitu rantai pasokan," kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram pribadinya @smindrawati, Kamis (20/10/2022).

Adapun upaya itu melalui kolaborasi tim pengendalian inflasi nasional dan daerah, volatilitas harga pangan Indonesia kini menurun ke angka 9 persen. Ini yang menyebabkan inflasi Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain.

"@Kemenkeuri pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung upaya tersebut. Kita memberikan reward dalam bentuk insentif kepada setiap daerah yang inflasinya rebih rendah dari inflasi nasional," ujarnya .

Menurutnya, APBN yang sehat dan kuat juga menjadi kunci penting dalam hal ini. Dari berbagai pertemuan bilateral yang dirinta lakukan di US kemarin, banyak stakeholder melihat pengelolaan APBN secara prudent dan hati-hati.

Hal itu juga menjadi salah satu pilar yang menyebabkan ekonomi Indonesia bisa tetap terjaga, tanpa mengurangi kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

Adapun kata Menkeu, di tengah proyeksi perekonomian dunia tahun depan, Indonesia dianggap sebagai "The bright spot", Tentu capaian ini juga tak lepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah dengan DPR RI dalam mengeksekusi desain kebijakan fiskal yang baik dan tepat.

""The bright spot" ini harus tetap kita jaga bersama, baik pemerintah, @dpr_ri, dan seluruh lapisan masyarakat. Tahun 2023, kita akan tetap optimis, namun juga waspada," pungkas Sri Mulyani.

3 dari 3 halaman

Di Depan Pengusaha, Jokowi Curhat Inflasi RI Tembus 5,9 Persen Gara-Gara Harga BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022. Kepala negara menyinggung, inflasi Indonesia mengalami peningkatan akibat adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

“Inflasi pada bulan Agustus masih bisa kita kendalikan di 4,6, Kuartal kedua 4,9 persen. Tapi karena kenaikan BBM kemarin, inflasi naik sedikit di angka 5,9 persen,” kata Jokowi dalam acara tersebut, seperti dikutip dari siaran daring, Rabu (19/10/2022).

Meski angkanya naik, Jokowi memastikan negara masih bisa mengendalikan hal itu. Dia pun memerintahkan untuk membandingkan Indonesia dengan negara lain. Sebab, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi di antara negara-negara G20.

“Kita patut bersyukur bahwa di tengah krisis di tengah resesi, Indonesia di kuartal kedua masih tumbuh 5,44 persen. Ini wajib kita syukuri. Kita termasuk negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi di antara negara G20 maupun negara lainnya,” bangga presiden.

Selain itu, Jokowi juga bersyukur atas dukungan semua pihak maka selama 29 bulan. Indonesia mencatatkan kita surplus neraca perdagangan. Bahkan pada tahun ini, sejak Januari sampai September, surplus neraca dagang Indonesia mencapai USD 39,8 miliar. 

“Ini jumlah tidak sedikit. Ini juga berkat kerja keras bapak ibu sekalian. Jadi kita semuanya harus tetap optimis,” Jokowi memungkasi. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS