Pemerintah Tambah Kuota Ekspor ke Pengusaha yang Pasok Minyak Goreng ke Timur Indonesia

Lebih lanjut, Oke menyampaikan, adanya insentif ini diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi para produsen. Sehingga, penyaluran bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia.

"Angka indeks tersebut jadi penyemangat bagi produsen untuk memasok ke daerah yang disinyalir pasokannya masih kurang," ungkapnya.

Mengacu pengalaman sebelumnya, kata dia, jika diserahkan ke mekanisme natural, produsen cenderung memilih menyalurkan ke daerah-daerah yang mudah di jangkau. Dengan begitu, penyaluran minyak goreng menjadi tak merata.

"Karena dari pengalaman kemarin kalau diserahkan natural mereka lebih memilih daerah yang wilayahnya terjangkau oleh mereka. Sehingga ada kebutuhan daerah tertentu yang belum terpasok. Sehingga kita berikan angka semangat bagi penyalur DMO," paparnya.

Terkait penyaluran minyak goreng curah, pemerintah menerapkan syarat pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut tujuannya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah bagi pedagang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menyebut, tujuannya untuk penyaluran yang tepat sasaran. Penggunaan PeduliLindungi disebut untuk memudahkan konsumen.

"Jadi gini pada prinsip nya semua sudah terdaftar KTP ini lebih diarahkan untuk tepat sasaran, karena dari pengalaman kemarin kita enggak atur pake KTP itu yang membeli itu dan ada pembatasan kan, nah kemarin enggak ada pembatasan hilang di jalan," kata Oke, ditulis Senin (27/6/2022).

Dengan syarat ini, diharapkan mampu mengurangi bocornya distribusi minyak goreng curah. Ia berkaca pada sistem penyaluran yang sebelumnya diterapkan.

"Jadi sekarang kita pastikan tujuan nya adalah para pedagang mendapatkan barang, kalau kemarin kan pedagang ngga dapat barang, barang nya ilang di jalan, karena memang tidak dibatasi pembelian nya, satu tangki bisa belok kemana mana," kata dia.

Ia juga mengungkap, melalui sistem ini, ia ingin memastikan data KTP pedagang masuk ke sistem. Sehingga, sasaran penyalurannya bisa terdata.

Selanjutnya, ia juga meminta pembeli nantinya tak memborong diluar kuota yang ditetapkan. Maka, ditambahnya batasan pembelian diharapkan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.

"Ini kita pastikan distributor minimal KTP pedagang nya, jadi nyampai ke pedagang, dr pedagang kalau bisa tidak diborong juga, walaupun kan sekarang pedagang 2 liter, sekarang kita naik jadi maksimum 10 Kg per KTP per orang," terang dia.