Pengusaha Sawit Tunggu Aturan Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng, mulai 28 April 2022. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas bersama jajaran menterinya, Jumat (22/4/2022).

"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

"Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," sambungnya.

Jokowi menekankan dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. Hal ini agar stok minyak goreng di dalam negeri tercukupi dengan harga yang juga terjangkau.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," jelas Jokowi.

Ekonom memandang kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya bukan langkah jalan keluar mengatasi masalah ketersediaan di dalam negeri. Malah, hanya perllu menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) secara sesuai.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per 28 April 2022 mendatang. Ia juga menyebut belum menentukan kapan kebijakan ini selesai.

“Sebenarnya kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu stop ekspor. Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komoditas batubara pada januari 2022 lalu. Apakah masalah selesai? Kan tidak justru diprotes oleh calon pembeli diluar negeri. Cara-cara seperti itu harus dihentikan,” kata Direktur Eksrkutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Liputan6.com, Sabtu (23/4/2022).

Malahan, Bhima menilai jika larangan ekspor diberlakukan, hanya akan menguntungkan negara tetangga Malaysia yang juga pemain ekspor Crude Palm Oil (CPO). Serta, negara lainnya yang memproduksi miyak nabati alternatif.

“Yang harusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO CPO 20 persen. Kemarin saat ada DMO kan isu nya soal kepatuhan produsen yang berakibat pada skandal gratifikasi,” ujarnya.