Menko Airlangga Minta OJK Terus Lanjutkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengejar investasi yang masuk berkisar antara Rp 1.800-1.900 trliun baik dari Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Guna mendukung ini diperlukan reformasi struktural yang dilakukan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu dukungan reformasi struktural untuk mengaget investasi salah satunya lewat aturan relaksasi kredit. Ia meminta aturan ini tak perlu dibatasi waktunya.

“Berbagai reform struktural itu diperlukan antara lain karena kita dorong sektor investasi ataupun engine di luar APBN maka peningkatan kredit perbankan itu penting dan tentu salah satunya dari regulasi POJK terkait relaksasi kredit yang diharapkan tak perlu ada pembatasan waktu,” katanya dalam Konferensi Pers hasil sidang Kabinet Paripurna, Rabu (16/2/2022).

Kemudian, ia juga meminta perlu ada penurunan pencadangan dari sisi perbankan. Alasannya ia melihat ada potensi kredit perbankan yang masih tinggi. Realisasi saat ini, kata dia, masih sedikit di atas 5 persen jika dibandingkan dengan Dana Pihak ketiga yang mencapai 12 persen. “ini masih ada room yang cukup tinggi,” katanya.

Sementara untuk PMA dan PMDN pada 2023, pemerintah mendorong berada di level Rp 1.800-1.900 triliun. Dengan memperhatikan peranan penting dari peningkatan daya saing dan Online Single Submission.

“Kemudian kita juga melihat bahwa inflasi jadi tantangan kedepan dan ini harus terus diperhatikan agar inflasi bisa terus terjaga,” katanya.

Serta, di 2023 mendatang, ia meminta skema peran Bank Indonesia bisa dikembalikan untuk bisa menangani secondary market. Utamanya di sektor Surat Berharga Negara (SBN). Ia melihat perbankan ayng akan memberikan kredit perlu melakukan pengalihan aset, artinya harus melepas SBN.

“Kemudian peningkatan tax ratio dengan peningkatan tax base dan percepatan administrasi tax reform dan tentu seperti yang kita alami sekarang kita perlu cadangan anggaran apabila terjadi varian-varian baru covid ita tetap punya kesiapan bantalan anggaran,” katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.