Kadin: Penurunan Status Indonesia Jadi Negara Menengah Bawah Berdampak ke Persaingan Dagang

Sementara, negara maju lain seperti Amerika Serikat juga kurang lebih sama meskipun aturan GSP-nya tidak secara gamblang menunjukkan korelasi antara status negara menengah atas/bawah dengan pemberian tarif GSP AS.

Namun, pada prinsipnya sama, semakin tinggi skala pendapatan suatu negara, skema GSP semakin dikurangi atau dihapuskan seluruhnya agar supplier dari negara tersebut bisa bersaing dengan level playing field yang “normal” atau MFN di pasar negara pemberi GSP.

“Menurut kami ini konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi. Karena toh kita ingin Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan skala ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi. Kita juga ingin ekspor kita bisa memiliki daya saing yang lebih tinggi/terus unggul di pasar apapun kebijakan yang ada di negara tujuan ekspor,” ungkapnya.

Shinta menegaskan yang penting adalah bagaimana Indonesia mengubah pola ekonomi secara internal agar lebih sesuai dengan tuntutan persaingan global yang lebih tinggi. Begitu Indonesia menjadi negara dengan kelas pendapatan yang lebih tinggi.

Dengan Indonesia menjadi negara kelas menengah atas, tentu ekonomi nasional harus lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif dan lebih berdaya saing. Ini tidak bisa dilakukan kalau Pemerintah hanya mempertahankan kondisi status quo atau hanya bersikap reaktif (cenderung menunggu hingga dampak negatifnya terasa).

“Sebaliknya, Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih proaktif mengantisipasi perkembangan yang ada di dalam dan luar negeri agar bisa dimaksimalkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.