Sukses

Indonesia Urutan ke-9 Negara Penyuntik Vaksin Covid-19 Terbanyak di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto mencatat, akselerasi penyuntikan vaksin di Indonesia sudah mencapai 15,6 juta dosis. Di mana kapasitas vaksinasi dapat mencapai 500 ribu suntikan per hari.

“Ini perlu terus diakselerasi di setiap daerah guna mencapai herd immunity,” ujar Menko Airlangga, dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Untuk penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama, Provinsi Bali menjadi daerah dengan realisasi penyuntikan tertinggi yakni 80,03 persen dari target vaksinasi tahap 1 dan 2. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua di DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi 24,24 persen.

Airlangga menambahkan, tingginya jumlah suntikan dosis menjadikan Indonesia berada di urutan ke-9 di dunia. Bahkan dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan ke-4 di dunia.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga mencatat persentase kasus aktif di Indonesia berada pada angka 6,9 persen hingga per 13 April 2021. Ini menandakan berarti lebih rendah dari persentase kasus global yang masih berada di angka 17,36 persen. Persentase tingkat kesembuhan juga sudah mencapai 90,4 persen.

Dia menjelaskan, situasi yang membaik saat ini, salah satunya merupakan hasil dari PPKM dan PPKM Mikro. Berdasarkan hal tersebut, Presiden mengarahkan agar PPKM diperkuat dan diperluas sebagai dukungan untuk program vaksinasi dengan pengetatan kriteria zonasi untuk pengendalian di tingkat RT, dan penambahan lokasi PPKM Mikro menjadi 20 provinsi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Minta Bank Dunia dan IMF Bantu Permudah Akses Vaksin

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, masih terdapat tantangan yaitu ketidakseimbangan pemulihan global. Sejumlah negara diproyeksikan akan dapat tumbuh positif di tahun 2021, sementara negara-negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, dirinya mendorong agar Bank Dunia dan IMF sesuai dengan mandatnya senantiasa bekerjasama dengan berbagai partner yaitu lembaga internasional dan sektor swasta serta seluruh negara di dunia untuk meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi.

"Kita memasuki tahun ke-2 pandemi Covid-19. Dengan telah berjalannya program vaksinasi dan dukungan kebijakan, prospek ekonomi global semakin membaik," kata Sri Mulyani dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2021, Rabu (14/4/2021).

Sri Mulyani yang juga sebagai Governer Bank Dunia dan Alternate Governor IMF untuk Indonesia itu ingin, agar prospek ekonomi global yang positif saat ini dijadikan sebagai momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang menyeluruh dan berkelanjutan agar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam hal ini, dirinya menyampaikan perhatian utama pemerintah Indonesia adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perhatian ini perlu ditunjukkan dalam bentuk investasi yang terkoordinasi dalam sistem pemberian layanan publik dalam rangka membangun, melindungi, dan mengoptimalkan sumber daya manusia.

Selain itu, dirinya juga menyatakan bahwa keuangan publik memainkan peran penting dalam investasi pada sumber daya manusia tersebut. Prioritas keuangan publik meliputi program vaksinasi, peningkatan layanan kesehatan yang inklusif dan tangguh dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran dan keterampilan untuk semua -khususnya bagi kaum muda dan perempuan, serta perlindungan sosial. Prioritas tersebut selain mendukung pemulihan juga memfasilitasi transformasi ekonomi.

Topik penting lain yang didiskusikan adalah pemulihan ekonomi melalui transisi ekonomi hijau. Transisi ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara itu pembiayaan publik di banyak negara, saat ini diarahkan untuk penanganan pandemi.

Dalam agenda IMF Fiscal Forum dengan tema Climate Change and the Urgency of a Green Recovery, Sri Mulyani menyerukan realisasi kewajiban dukungan internasional kepada negara-negara berkembang sebesar USD 100 miliar per tahun sebagaimana dimandatkan dalam UNFCCC dan Perjanjian Paris.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: