RI dan Belanda Fokus Wujudkan 2 Proyek Pengairan di 2019

Liputan6.com, Jakarta Kerjasama bilateral Indonesia-Belanda dalam bidang pengairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perhatian bersama diantaranya perlindungan terhadap muara sungai dari kombinasi permasalahan kenaikan muka air laut, penurunan tanah, dan cuaca ekstrim yang berdampak pada rawannya terjadi banjir.

Pada 2015 silam telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Phase IV antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda yang berlaku selama 5 tahun sebagai payung untuk kerjasama yang lebih teknis.

Untuk memastikan MoU dapat dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Joint Steering Committee (JSC) atau Sekretariat Bersama, untuk mengetahui capaian, kendala dan tindak lanjutnya.

Selain itu juga dilakukan pertemuan tahunan JSC yang dihadiri oleh masing-masing Sekretaris Jenderal Kementerian kedua negara dengan lokasi salin bergantian. Pada 13-14 November 2018 kemarin, pertemuan JSC diselenggarakan di The Hague, Belanda.

Evaluasi dilakukan tiga working group (WG) yang membahas tiga topik berbeda yakni Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi (WG 1), Ketersediaan Air Untuk Pangan dan Ekosistem (WG 2) dan Ketersediaan Air dan Sanitasi (WG 3).

Dari pembahasan masing-masing WG, hasilnya disampaikan pada pertemuan pleno. Dalam kesimpulan terdapat proyek yang sudah dalam tahapan implementasi yakni pembangunan tanggul laut Jakarta dimana sebagian yakni 4,5 km telah dikerjakan.

Kemudian terdapat dua proyek yang akan diimplementasikan pada awal 2019 yakni Semarang Water Management & Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation.

"Dalam pertemuan JSC kali ini, disamping melakukan evaluasi pelaksanaan MoU juga dibahas mengenai persiapan perpanjangan MoU. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya lebih fokus pada proyek-proyek dengan tingkat implementasi tinggi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Indonesia," kata Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan JSC Indonesia-Belanda dalam keterangannya, Senin (19/11/2018).

Kedua negara juga sepakat untuk melakukan studi bersama menggali peluang pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema availability payment yang bekerjasama dengan multilateral development partner, climate fund, investor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Selain itu, terdapat komponen penguatan kapasitas personil dalam setiap proyek kerjasama agar terjadi alih pengetahuan kepada para insinyur Indonesia.

"Inovasi pembiayaan infrastruktur terus kita dorong dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah. Salah satu upaya Kementerian PUPR dari sisi kelembagaan adalah membentuk direktorat baru pada tahun 2019 yakni Direktorat Pembiayaan Infrastruktur. Diharapkan dapat mengakselerasi kemampuan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat," ujar Anita.