Kadin Dorong Bandwidth Untuk Rakyat Hingga 1GB Per Kapita

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah mendorong pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan program penyediaan bandwidth untuk rakyat dengan target hingga 1 gigabyte (GB) per bulan per kapita.

Wakil Ketua Komite Tetap Infrastruktur dan Jasa Telekomunikasi Kadin, Sarwoto Atmosutarno mengatakan, saat ini tingkat konsumsi bandwidth rakyat Indonesia baru 180 megabyte (MB) per bulan per kapita.

Hal tersebut masih jauh dari harapan untuk mewujudkan ekonomi digital di Indonesia karena saat ini akses internet sudah menjadi kebutuhan.

"TIK ini sudah menjadi kebutuhan dasar, tanpa adanya bandwidth yang bisa menjangkau masyarakat, tentu rakyat akan kesulitan untuk menjadi lebih produktif dan efisien," ujarnya di Kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Ke depannya, lanjut Sarwoto, konsumsi bandwidth dengan adanya seluler smartphone akan mengarah pada kebutuhan kecepatan akses data. Pihaknya mengimbau agar semua stakeholder bisa memerhatikan pada pengembangan ketersediaan bandwidth dan kecepatan akses.

"Kita harus perhatikan berapa akses dan bps 3G yang harus dikembangkan, berapa LTE yang harus diekspansi karena nantinya rakyat akan memakai mobilitas itu," tambahnya.

Sarwoto berpendapat, jika terminal smartphone bisa dibanderol dengan harga murah, maka migrasi dari 3G ke LTE dengan dukungan pemerintah pun akan lebih mudah. Sehingga kecepatan yang bisa dicapai oleh rakyat juga bisa lebih cepat dan bandwidth yang dipakai oleh rakyat juga bisa meningkat.

Selain bandwidth, untuk pengembangan ekonomi digital, Kadin mengusulkan agar segera dibentuk National Chief Information Officer (NCIO).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang TIK dan Penyiaran, Didie Suwondho menjelaskan, nantinya NCIO ini bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh aspek TIK, mencakup pemilihan-pemilihan teknologi yang tepat, pemilihan sistem hingga kebijakan penggunaan agar bisa lebih efisien.

"Tiap-tiap Kementerian diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik, efisiennya meningkat, biaya dari pengadaan biaya dari pengadaan perangkat TIK software dan hardware bisa lebih murah. Dengan demikian kerjasama dan koordinasi antar pihak menjadi lebih baik," jelasnya.

Menurutnya, NCIO berbeda dengan Badan Cyber Nasional (BCN). NCIO, lanjutnya, berfungsi untuk mengkoordinasikan implementasi TIK di lintas sektoral sementara BCN ranahnya berkaitan dengan pertahanan nasional, keselamatan masyarakat, dan ancaman perekonomian.

"Koordinasi implementasi TIK di masing-masing instansi pemerintahan itu tugasnya NCIO," tandasnya.

(Dny/Isk)