LMK Minta Transparansi Kinerja LMKN Jilid VI

Pola distribusi “proxy” yang berdasarkan data pakai, belum cukup mewakili seluruh elemen musik. Beberapa ketidaksiapan system juga ditemukan oleh LMK ketika mengikuti pola proxy yang saat ini dijalankan LMKN.

Mulai dari proses input data anggota, sampai proses klaim nilai Royalti pun masih belum bisa dijalankan dengan sempurna. LMK yang berusaha mengikuti system dalam proses input data beberapa kali mengalami double claim dan penolakan data meskipun sudah sesuai arahan. Hal ini dianggap oleh LMK sebagai bentuk ketidaksiapan system yang selalu dipaksakan yang dapat merugikan anggota sebagai pemilik hak.

Oleh karena itu, seluruh LMK meminta kepada LMKN untuk mengembalikan rumusan distribusi royalty periode Januari-juni 2025 sesuai kesepakatan awal sesuai dengan surat keputusan bersama dan berita acara distribusi Royalti yang telah di tandatangani oleh seluruh LMK.

Selama ini UPA menjadi nilai dasar yang dibagikan ke seluruh anggota sebagai upaya menghargai sebuah karya. Namun oleh LMKN menyatakan hal ini seolah “sedekah royalti" yang tidak sesuai kepemilikannya. Hal tersebut membuat perolehan royalty yang diterima pemilik hak semakin kecil.

Seluruh LMK Yang hadir sepakat bahwa fungsi LMK harus dikembalikan sebagaimana mestinya. LMK sebagai satu kesatuan bersama LMKN juga berfungsi untuk melakukan collecting royalti yang lingkupnya menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti satu pintu.

Seluruh LMK berharap bahwa surat edaran dari DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) yang melemahkan fungsi LMK untuk dicabut. Sebab, fakta di lapangan menyebutkan semakin minim fungsi LMK maka semakin minim transparansi yang diterima LMK. “LMKN yang dulu adalah representasi seluruh LMK, semua mendapat informasi yang aktual dan transparan. Namun sekarang, jauh dari kata itu," sebut Ikke Nurjanah.

Kekecewaan para anggota, khususnya dari kalangan musik dangdut, kini semakin terasa di masyarakat. Hal ini muncul setelah salah satu komisioner LMKN menyebut bahwa penggunaan musik dangdut hanya sekitar 1% dari keseluruhan musik.

Pernyataan ini, yang didasarkan pada data internal LMKN, kemudian dipertanyakan oleh LMK RAI dan ARDI yang meminta penjelasan lebih lanjut.LMK RAI dan ARDI juga mendorong agar LMKN memperluas cakupan penarikan royalti, terutama pada penggunaan musik dangdut.

Menurut mereka, di situlah potensi ekonomi bagi para pemilik hak bisa benar-benar dirasakan. Ketua RAI, Dadang , menegaskan, penarikan royalti tidak dilakukan di tempat-tempat yang memang menggunakan dan memanfaatkan musik dangdut, maka para anggota tidak akan mendapatkan haknya secara adil. Oleh karena itu, mereka berharap agar sistem pengumpulan royalti bisa mencakup semua sektor, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.