Pramono Larang Pungutan PMI kepada ASN dan Warga DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang adanya pungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menegaskan, dalih pungutan bersifat sukarela tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menarik dana dari ASN maupun masyarakat.

“Mau sukarela mau enggak, di DKI Jakarta tidak diperbolehkan pungutan PMI. Mau sukarela mau enggak, enggak ada,” tegas Pramono di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi PMI. Karena itu, dia menilai tidak seharusnya ada lagi pungutan kepada pihak lain dengan alasan membantu organisasi tersebut.

“Hal seperti ini enggak boleh terjadi, karena fasilitas yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta untuk PMI sudah lebih dari cukup,” tutur Pramono.

Pramono mencontohkan, belum lama ini Pemprov DKI Jakarta meresmikan gedung PMI yang dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan organisasi kemanusiaan tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu saya baru saja meresmikan gedung PMI yang luar biasa yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta,” kata Pramono.

Pramono mengatakan akan segera menghubungi pihak PMI untuk menyampaikan larangan tersebut.

Hal itu disampaikan setelah dirinya mendapat informasi mengenai adanya pungutan yang dilakukan terhadap ASN maupun masyarakat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Nanti saya akan telepon PMI bahwa enggak boleh ada pungutan apa pun,” ujar Pramono.

Dia kembali menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada ASN maupun masyarakat, termasuk jika disebut sebagai sumbangan sukarela.

“Enggak ada sukarela-sukarela,” tandas Pramono.