Babak Baru Kasus Nikita Mirzani: Laporan Soal Dugaan Rekaman Ilegal Naik Penyidikan

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp800 juta," Fahmi Bachmid memaparkan.

Lebih lanjut, ia menekankan, undang-undang tegas membatasi pihak yang boleh melakukan penyadapan, yaitu hanya aparat penegak hukum atas dasar permintaan resmi. Sementara pihak swasta atau perorangan yang melakukan intersepsi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana.

"Artinya yang boleh melakukan intersepsi, yang boleh melakukan penyadapan itu dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun yang melakukan tanpa atas permintaan kepolisian dan kejaksaan, maka itu adalah patut diduga merupakan perbuatan pidana," jelas Fahmi Bachmid.

Ia juga mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya yang bekerja profesional dan tegak lurus dalam menangani laporannya. Fahmi Bachmid dijadwalkan menjalani pemeriksaan untuk memberi keterangan sebagai saksi pelapor dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Cyber Polda Metro Jaya yang tegak lurus dalam proses penegakan hukum ini, yang bersamaan juga menangani proses terhadap terdakwa Nikita Mirzani," ucap Fahmi Bachmid.