Pengacara Nikita Mirzani Sebut Ada Pertentangan Putusan Jadi Dasar Pengajuan PK

Jakarta - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, mengungkap alasan di balik pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang menjerat kliennya. Menurutnya, permohonan PK tersebut tidak didasarkan pada bukti baru (novum), melainkan karena adanya dugaan kekhilafan hakim dan pertentangan putusan dalam perkara yang dinilai memiliki konstruksi hukum serupa.

Ia menjelaskan terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar permohonan PK. "Gak ada novum. Kita mengajukan alasan PK ini dua. Yang pertama adalah kekhilafan dan kekeliruan, yang kedua adalah adanya pertentangan putusan antara Ismail dan Nikita," kata Usman Lawara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Kekeliruan Terjadi Secara Berjenjang

Usman menilai kekeliruan tersebut terjadi secara berjenjang, mulai dari putusan di tingkat pertama, banding, hingga kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. "Dasarnya, pertama, bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi," ujarnya.

Ia kemudian menyoroti perbedaan putusan antara perkara Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Menurutnya, kedua perkara memiliki konstruksi hukum, penerapan pasal, tempat, waktu, dan rangkaian peristiwa yang sama, tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, khususnya terkait dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Di satu sisi, ada Nikita Mirzani yang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang dan dinyatakan terbukti," katanya.

"Tapi di sisi lain, Ismail Marzuki yang notabene perkara ini identik sama, baik dari segi konstruksi hukumnya, penerapan pasalnya, tempat, waktu, dan kejadiannya juga sama, dinyatakan tidak terbukti di TPPU," sambungnya.

Bukti Adanya Pertentangan Putusan

Menurut Usman, perbedaan tersebut menjadi bukti adanya pertentangan putusan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pengajuan PK. "Ini menjadi salah satu alasan hukum yang paling penting untuk mengajukan PK, yakni terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan. Ada pertentangan yang sangat nyata di situ yang diperlihatkan oleh hakim," tuturnya.

Melalui permohonan PK ini, tim kuasa hukum berharap Mahkamah Agung dapat menilai kembali seluruh fakta persidangan secara objektif dan menyeluruh. "Kami berharap Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang nanti akan memeriksa PK ini dapat melihat secara objektif, komprehensif, dan utuh mengenai fakta di dalam persidangan sebelumnya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Nikita Mirzani sebelumnya divonis enam tahun penjara dalam perkara yang bermula dari laporan Reza Gladys. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga kini menempuh upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali.