Demutualisasi BEI Dilakukan Bertahap, Dimulai Private Placement

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia akan dilakukan secara bertahap.

Ia menyebut, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui private placement, lalu dilanjutkan dengan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Jadi, arahannya agar dilakukan secara bertahap. Jadi kalau bertahap kan mulai dengan private placement dan kedua opsi untuk IPO,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).

Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa tahapan demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menanti rampungnya aturan turunan yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Nah, mekanisme dan sebagainya terus terang kami harus menunggu rumusan, yang nanti di aturan pelaksanaannya di awal itu ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kalau rumusan mekanismenya tentu nanti POJK dan tentu nanti peraturan Bursa yang terkait akan harus menyelaraskan,” ujar Hasan kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Jika nantinya PP belum mengatur secara detail mengenai skema demutualisasi, Hasan menuturkan OJK akan menyiapkan mekanisme yang paling memungkinkan untuk dijalankan. Ia juga menegaskan pentingnya pelibatan pemegang saham BEI saat ini dalam menentukan model yang dinilai paling sesuai.

Hasan mengatakan pada waktunya, sesuai dengan aksi korporasi perusahaan, proses tersebut akan melibatkan keputusan serta peran para pemilik saat ini, yang kepemilikannya masih bersifat mutual dan tertutup di kalangan perantara pedagang efek serta anggota bursa, dan ia menegaskan bahwa prosesnya masih terus berjalan.

Lebih lanjut, Hasan menyebut penerbitan PP sebagai dasar proses demutualisasi BEI merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Berdasarkan beleid tersebut, ia menjelaskan penyusunan PP dilakukan oleh pemerintah dan selanjutnya perlu memperoleh persetujuan dari DPR RI sebelum ditetapkan.

"Jadi tentu kita tunggu ya. Bayangan saya kalau mengacu pada ketentuan Undang-Undang (UU) itu, pada saat PP itu sudah selesai rumusannya oleh pemerintah tentu akan diajukan ke DPR. dan nanti kita sama-sama lihat hasil akhir yang menjadi PP yang akan diundangkan sesuai dengan mekanisme itu seperti apa,” pungkas Hasan.