BEI soal Revisi Outlook Lembaga Pemeringkat, Fundamental Emiten Tetap Kuat

Liputan6.com, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memandang revisi outlook peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional belum memberikan dampak berarti terhadap pasar modal Indonesia. Bursa menilai performa serta fundamental perusahaan tercatat atau emiten tetap berada pada level yang kokoh.

Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan, sampai saat ini belum tampak tekanan signifikan di level emiten sebagai imbas dari perubahan outlook tersebut. Ia menegaskan, pelaku pasar tetap lebih menitikberatkan pada evaluasi kinerja perusahaan secara mikro.

"Terkait dengan outlook, kami secara mikro melihat bahwa sejauh ini fundamental perusahaan-perusahaan tercatat kita masih kuat,” kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Jeffrey menambahkan, BEI terus mengingatkan investor agar mengambil keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan fundamental emiten serta menyesuaikannya dengan profil risiko masing-masing. Menurutnya, reaksi pasar semestinya tidak hanya bertumpu pada penilaian dari pihak eksternal.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings telah menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil.  Moodys menilai, perubahan prospek ini karena berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan. Akan tetapi, Moody’s mempertahankan peringkat Indonesia di peringkat Baa2.

Peringkat obligasi senior tanpa jaminan mata uang lokal dan asing ditegaskan pada Baa2 dan obligasi senior tanpa jaminan jangka menengah atau medium term notes (MTN) dan obligasi senior tanpa jaminan dalam mata uang asing. Adapun peringkat Baa2 termasuk dalam kategori investment grade yang artinya negara atau entitas yang dinilai masih dianggap layan sebagai tujuan investasi. Namun, peringkat ini tidak sekuat peringkat lebih tinggi dan menunjukkan tingkat risiko moderat.

Mengutip the Edge Malaysia, Kamis, 5 Februari 2026, Moody’s mempertahankan peringkat di Baa2 dengan outlook menjadi negatif dari stabil mencerminkan risiko terhadap efektivitas kebijakan dan tanda-tanda melemahnya tata kelola.

“Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal dan keuangan,” kata Moody’s.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melanjutkan komunikasi dengan penyedia indeks global MSCI melalui pertemuan lanjutan di level teknis pada Rabu, 11 Februari 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan atas proposal yang sebelumnya telah dikirimkan BEI terkait sejumlah inisiatif penguatan struktur dan transparansi pasar modal Indonesia.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan proposal resmi telah lebih dulu disampaikan pada 5 Februari dan mencakup tiga pokok usulan utama yang akan menjadi fokus diskusi dengan MSCI.

“Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa tanggal 5 Februari kita sudah menyampaikan proposal kepada MSCI yang tiga poin tadi, yaitu tadi granulasi dari kategori investor. Yang kedua adalah pengungkapan dari shareholders name dari 5% menjadi 1%. Serta kita juga akan komunikasikan rencana penerapan peraturan terkait free float. Itu yang akan kita diskusikan di hari Rabu nanti,” ujarnya dalam Konferensi Pers, di Gedung BEI, Senin (9/2/2026).

Sejalan dengan komunikasi tersebut, BEI bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga mengajukan sejumlah inisiatif yang disebut selaras dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Seluruh target tersebut ditujukan untuk dapat dipenuhi sebelum akhir April 2026.

Beberapa inisiatif yang dibahas antara lain penyempurnaan klasifikasi investor di KSEI dari sembilan kategori dalam struktur Single Investor Identification (SID) saat ini menjadi 28 sub kategori investor. Langkah ini ditujukan untuk menyediakan informasi struktur kepemilikan yang dinilai lebih rinci dan akurat.

Selain itu, BEI juga mendorong perluasan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Jika sebelumnya pengungkapan nama pemegang saham hanya berlaku untuk kepemilikan di atas 5%, ke depan cakupannya direncanakan menjadi di atas 1% guna meningkatkan transparansi pasar.

Inisiatif lainnya adalah peningkatan ketentuan batas minimum free float untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat, dari saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%.

Ketentuan tersebut direncanakan diterapkan secara bertahap, dengan penetapan target antara pada tiap tahap serta disertai pemantauan dan pendampingan berkelanjutan bagi emiten.