RUPSLB BRI Tetapkan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari Jadi Wadirut

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB BRI) yang salah satunya menyepakati perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Rabu (17/12/2025), pemegang saham menunjuk Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama, menggantikan Agus Noorsanto.

RUPSLB tersebut dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI, serta menyetujui tiga mata acara rapat utama, termasuk perombakan direksi. Sebelumnya, Viviana menjabat sebagai Direktur Finance and Strategy, posisi yang kini diisi oleh Achmad Royadi.

Selain itu, RUPS BRI juga menyetujui pergantian Direktur Consumer Banking dari Nancy Adistyasari kepada Aris Hartanto. Perubahan lainnya adalah penyesuaian nomenklatur jabatan Direktur Human Capital and Compliance menjadi Direktur Legal and Compliance, yang kini diemban oleh Mahdi Yusuf, menggantikan Ahmad Solichin Lutfiyanto.

Rapat juga menyepakati perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan terbaru yang berlaku.

Dalam RUPS BRI tersebut, pemegang saham menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Penyesuaian ini mencakup pengaturan hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Anggaran Dasar juga diselaraskan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Agenda lain yang disetujui dalam RUPS BRI adalah pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan persetujuan Pemegang Saham Seri B terbanyak, untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, termasuk perubahannya.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan optimisme terhadap kinerja perseroan hingga akhir tahun, dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan tetap mengacu pada target 2025 serta mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik.

Hery Gunardi memaparkan, hingga triwulan III-2025, total aset BRI mencapai Rp2.123 triliun, didorong oleh pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 6,26 persen secara tahunan (yoy). Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.475 triliun, tumbuh 8,25 persen yoy, dengan komposisi dana murah mencapai 67,7 persen.

Sementara itu, laba bersih konsolidasian BRI tercatat sebesar Rp41,23 triliun, dengan tingkat permodalan tetap solid. Rasio kecukupan modal (CAR) konsolidasi dan bank only masing-masing berada di level 25,4 persen dan 23,0 persen.

RUPS BRI juga menetapkan susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi. Sejumlah anggota direksi yang baru diangkat, termasuk Wakil Direktur Utama, baru dapat menjalankan tugas setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut daftar lengkap susunan Komisaris dan Direksi BRI usai RUPSLB 17 Desember 2025.

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
• Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Parman Nataatmadja
• Komisaris: Helvi Yuni Moraza
• Komisaris: Awan Nurmawan Nuh
• Komisaris Independen: Lukmanul Khakim
• Komisaris Independen: Edi Susianto

Direksi

• Direktur Utama: Hery Gunardi
• Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*
• Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya
• Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris YS
• Direktur Treasury and International Banking: Farida Thamrin
• Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya
• Direktur Network and Retail Funding: Aquarius Rudianto
• Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi
• Direktur Operations: Hakim Putratama
• Direktur Legal and Compliance: Mahdi Yusuf*
• Direktur Manajemen Risiko: Ety Yuniarti*
• Direktur Finance and Strategy: Achmad Royadi*
• Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto*

*Anggota direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.