Kemenhut Fokus Pulihkan 250 Daerah Aliran Sungai Kritis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprioritaskan pemulihan terhadap 250 Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Indonesia dalam lima tahun ke depan sebagai langkah strategis menanggulangi degradasi lahan nasional.

Menurut Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Dyah Murtiningsih, dari total 42.000 DAS yang tersebar di tanah air, tercatat ada sekitar 4.400 kondisi DAS yang harus segera dipulihkan.

"Dari 4.400 DAS ini diprioritaskan kembali, dalam lima tahun ke depan kita akan memprioritaskan 250 DAS yang harus dipulihkan berdasarkan berbagai parameter-parameter yang kita lakukan," ujar Dyah ditemui usai acara 'Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia' di Jakarta, melansir Antara, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan, penetapan status kritis sebuah DAS diukur melalui tiga indikator utama yang selaras (inline) dengan ketentuan badan dunia United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), yaitu kondisi tutupan lahan, tingkat produktivitas lahan, serta isu cadangan karbon tanah (soil carbon).

"Selain itu, indikator fisik lingkungan seperti tingginya tingkat erosi permukaan, besarnya volume limpasan air (run-off), hingga gangguan pada unsur hidrologi aliran sungai juga menjadi basis parameter penilaian kementerian," kata Dyah.

Dyah memaparkan, sejumlah DAS besar di Pulau Jawa (mulai dari Jawa Timur-Banten) sudah memiliki kriteria tersebut dan masuk ke dalam daftar prioritas pemulihan yang di antaranya meliputi DAS Serayu, Opak, Progo, Brantas, Pemali, Jratun, Cimanuk, Citanduy, Citarum, hingga Ciliwung.

"Nah, DAS-DAS besar itu, yang tinggi aktivitas manusia baik dari masyarakat, dari sektor swasta dan lain-lain ini yang berada di dalam DAS itu. Mereka yang harus memang bijak di dalam mengelola aktivitasnya sehingga harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian tadi," terang dia.

Menurut Dyah, Kemenhut menilai parameter produktivitas lahan sengaja dimasukkan karena program rehabilitasi lingkungan yang dijalankan pemerintah tidak boleh mengesampingkan pemenuhan aspek kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berbekal program rehabilitasi lingkungan berbasis sosial ekonomi masyarakat inilah yang menurut Dyah, membuat tren penurunan lahan kritis di Indonesia terus membaik sejak beberapa tahun terakhir, yakni dari 14,3 juta hektare pada 2018 menjadi 12,3 juta hektare berdasarkan data inventarisasi tahun 2024.

"Keberhasilan pengelolaan serta besarnya skala tantangan yang dihadapi Indonesia membuat posisi tawar negara ini sangat diperhitungkan dalam percaturan global, bahkan membawa Indonesia terpilih menjadi salah satu wakil sains dan teknologi di UNCCD," kata dia.

"Ini yang diprioritaskan kembali dalam lima tahun ke depan," jelas Dyah.