Ibas Tekankan Pentingnya PPHN Tanpa Membatasi Mandat Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya mengkaji Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) secara mendalam. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam forum diskusi akademik di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Senin (26/10).

"Pembahasan PPHN bukan sekadar persoalan merumuskan arah pembangunan nasional, melainkan juga menyangkut pertanyaan mendasar tentang bagaimana Indonesia menjaga kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan, menghormati mandat demokrasi, dan memastikan setiap kebijakan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ibas.

“Kita membutuhkan kontinuitas, tetapi bukan kekakuan yang membatasi. Kita juga membutuhkan konsistensi, tetapi bukan penyeragaman,” sambung dia.

Ibas menjelaskan, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga rencana kerja pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Karena itu, diskusi mengenai PPHN perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah tantangan pembangunan Indonesia terletak pada kurangnya perencanaan atau justru pada kebutuhan untuk memperkuat keterhubungan antar-rencana, konsistensi pelaksanaan, serta keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat," ungkap dia.

Ibas menilai, pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi merupakan bagian dari mandat rakyat. Sebab, setiap presiden memiliki visi, misi, dan prioritas pembangunan yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum.

"Perbedaan program antarpemerintahan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, pergantian kepemimpinan tidak semestinya membuat seluruh capaian dan program yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat harus dimulai kembali dari awal," catat Ibas.

Ibas lalu bertanya bagaimana cara anak bangsa menjaga cita-cita tersebut tanpa membatasi mandat demokrasi dan bagaimana memastikan arah pembangunan tetap terjaga, tetapi presiden tetap memiliki ruang memimpin dan tidak dibatasi.

"Dan bagaimana setiap rencana benar-benar berakhir pada manfaat nyata bagi rakyat?” tanya Ibas.

Oleh karena itu, Ibas mengajak berbagai pihak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian yang objektif, komprehensif, serta melibatkan berbagai pemikiran dan pengalaman.