Mencari Setetes Air di Tengah Kemarau

Liputan6.com, Jakarta - El Nino yang berlangsung lebih panjang dari prediksi awal memaksa Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, memutar otak melakukan penghitungan ulang ketahanan pangan nasional.

"Kementerian Koordinator Bidang Pangan sedang mengaktivasi task force (satuan tugas) untuk kemudian merekalkulasi ketahanan pangan kita pada semua komoditas yang mungkin terdampak,” kata Hanif, Kamis (3/8/2026).

Hanif mengatakan, pada pekan depan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan akan menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memetakan persoalan di lapangan secara lebih rinci sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan dengan cepat.

“Kita akan petakan detail by detail persoalan yang ada di lapangan, kemudian kita rumuskan langkah-langkah tercepat apa yang harus kita lakukan,” katanya.

Ia menuturkan pemetaan tersebut penting karena persoalan pangan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan impor dan ekspor. Pemerintah perlu mengetahui secara rinci kondisi masing-masing komoditas, termasuk bagian produksi atau distribusi yang mengalami gangguan.

“Kita harus melakukan kalibrasi terhadap landscape ketahanan pangan kita,” ujar dia.

Hanif juga mengakui ketahanan pangan Indonesia masih belum cukup kuat menghadapi kondisi El Nino dengan curah hujan yang sangat rendah.

Ia mengatakan pemerintah tidak hanya melihat ketersediaan stok pangan saat ini, tetapi juga perlu menghitung dampak El Nino terhadap produksi dan ketahanan pangan ke depan.

Menurut dia, El Nino tidak boleh ditanggapi dengan enteng karena fenomena tersebut disertai curah hujan yang sangat rendah dan berdampak terhadap berbagai komoditas pangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino berlangsung sekitar sembilan hingga 12 bulan atau hingga sekitar Mei 2027. Namun, durasi tersebut tidak berarti seluruh wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut.

Dampak El Nino juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah selatan garis khatulistiwa, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Jawa, dan Sumatera bagian selatan, diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis.

Dampak musim kemarau yang terjadi di banyak daerah di Indonesia sudah mulai dirasakan warga. Sejumlah daerah tekah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Di Tanjungpinang misalnya, BPBD setempat menyalurkan bantuan 26 ton air bersih kepada masyarakat terdampak krisis kekeringan di wilayah Kelurahan Batu IX.

Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan permintaan air bersih yang diterima BPBD Kota Tanjungpinang pada Rabu (2/9/2026) dari Ketua RT 02/RW 04.

"Permintaan disampaikan menyusul kondisi kekeringan yang menyebabkan masyarakat di sejumlah kawasan perumahan mengalami keterbatasan ketersediaan air bersih," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Tanjungpinang Yamin, Kamis malam.

Ia menyampaikan wilayah yang terdampak meliputi Perumahan Nusa Indah, Perumahan Bagindo, Perumahan Tinur Indah, dan Perumahan Zasya, Kelurahan Batu IX, dengan jumlah masyarakat yang dilayani mencapai sekitar 400 kepala keluarga.

Yamin menyebut pendistribusian air bersih dilakukan pada Kamis pagi, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB hingga 15.30 WIB, dengan total bantuan yang disalurkan mencapai 26 ton air bersih.

Dalam pelaksanaannya, tim berkoordinasi dengan Ketua RT setempat untuk menentukan rumah-rumah warga yang membutuhkan bantuan air.

Air bersih yang didistribusikan berasal dari PDAM Tirta Kepri di Sungai Pulai, kemudian diangkut menggunakan mobil tangki milik instansi yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Pendistribusian air bersih merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap laporan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kekeringan," ujar dia.

Yamin menambahkan BPBD Tanjungpinang akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.

Ia turut mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan masih berlangsung serta segera menyampaikan laporan kepada perangkat wilayah apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Pulau Jawa juga tak luput dari kemarau panjang yang dampaknya juga sudah mulai dirasakan masyarakat. Di Poonorogo, Jatim, BPBD setempat telah menyalurkan 31 ribu liter air bersih kepada 342 warga terdampak kekeringan di dua desa sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kemarau.

Kepala BPBD Ponorogo, Masun, di Ponorogo, Kamis, mengatakan, wilayah terdampak berada di Dukuh Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung dan Dukuh Munggur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal.

"Warga terdampak di Dukuh Dungus sebanyak 189 jiwa, sedangkan di Dukuh Munggur sebanyak 153 jiwa," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD bersama sejumlah mitra telah menyalurkan total 31 ribu liter air bersih ke wilayah terdampak.

Menurut Masun, distribusi air bersih di Desa Karangpatihan telah dilakukan sejak akhir Juli hingga 31 Agustus dengan total volume mencapai 18 ribu liter.

Sementara itu, sebanyak 13 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga Desa Munggu dalam periode yang sama.

Selain dua wilayah tersebut, BPBD juga menerima laporan potensi kekeringan dari sejumlah desa lain dan saat ini masih melakukan asesmen lapangan untuk menentukan bentuk penanganan yang diperlukan.

Di Desa Wates, kebutuhan yang diusulkan berupa sarana penampungan air karena pasokan air dapat dipenuhi dari sumur bor yang telah tersedia.

Sedangkan laporan kekeringan dari Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, masih dalam tahap verifikasi sebelum dilakukan distribusi bantuan air bersih.

Masun menegaskan BPBD telah menyiapkan berbagai sarana pendukung, termasuk tandon dan jeriken, serta menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) setempat dan sejumlah pihak untuk mempercepat layanan kepada masyarakat terdampak.

"Kami siap dari sisi sarana maupun distribusi agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama musim kemarau," ujarnya.

Tak jauh berbeda dengan Ponorogo, di Kudus warga juga sudah terdampak kekeringan. Pemkab setempat bersama perusahaan swasta saling kolaborasi demi mengantisipasi dampak kekeringan akibat kemarau panjang, salah satunya dengan menyiapkan hampir 37 armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak.

"Puluhan armada tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PDAM, TNI, hingga dukungan sejumlah perusahaan swasta di Kabupaten Kudus. Armada truk tangki itu untuk pendistribusian air bersih kepada warga terdampak kemarau," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris ditemui usai rapat paripurna DPRD Kudus, Kamis.

Menurut dia dukungan lintas sektor tersebut diperlukan untuk memperkuat penanganan kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.

Sam'ani menyebutkan sejumlah perusahaan di Kudus turut menyediakan depo air dan armada untuk mendukung pendistribusian air bersih. Di antaranya perusahaan rokok dan industri lainnya yang memiliki sarana penyediaan air.

"Insya Allah stok air cukup. Baik itu depo yang ada di PKPLH, yang ada di perusahaan itu, baik Djarum, Nojorono, Pura, maupun Sukun, dan pabrik kertas yang lain," ujarnya.

Dukungan puluhan armada tersebut, kata dia, tidak hanya untuk mendistribusikan air bersih tetapi juga untuk mengantisipasi kebakaran.

Ia menambahkan Pemkab Kudus juga telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana sehingga kebutuhan dalam menghadapi kondisi kekeringan dinilai masih aman.

Selain memastikan ketersediaan air bersih, Pemkab Kudus juga memperkuat langkah antisipasi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, sistem peringatan dini, serta meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, masyarakat, dan instansi vertikal.

Sam'ani mengatakan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat juga akan melaksanakan salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera turun untuk mengakhiri kemarau.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, perusahaan swasta, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan maupun potensi kebakaran selama musim kemarau.

Berbeda dari kebanyakan daerah, Kuburaya, Kalteng, memanfaatkan teknologi "water treatment" sebagai solusi mengatasi krisis air minum masyarakat yang terdampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar yang menyediakan teknologi pengolahan air di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang. 

"Teknologi tersebut mampu mengolah air baku dari sungai menjadi air layak minum tanpa harus melalui proses memasak sehingga dapat membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air," katanya.

"Ini luar biasa. Pak Kapolda Kalbar beserta jajaran bukan hanya hadir dalam pemadaman karhutla, tetapi juga memikirkan kebutuhan masyarakat setelah bencana, termasuk persoalan air minum," kata Sujiwo menambahkan.

Ia mengatakan teknologi "water treatment" diharapkan dapat dioperasionalkan di sejumlah wilayah lain yang mengalami kesulitan memperoleh air minum selama musim kemarau.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kata dia, juga sedang mendalami sejumlah sumber air potensial, di antaranya di kawasan PT Alas Kusuma, Bukit Tokok di Kecamatan Sungai Ambawang, serta Desa Bemban di Kecamatan Kubu.

Langkah tersebut dilakukan karena pasokan air dari Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah yang selama ini menjadi salah satu sumber suplai mulai mengalami keterbatasan.

"Kalau suplai dari Anjungan selama ini sudah 'close', kalaupun ada harganya bisa mencapai Rp4 juta lebih dan suplai maksimal hanya sekitar tiga tangki dalam seminggu," ujarnya.

Sementara itu, kebutuhan air masyarakat di Kabupaten Kubu Raya diperkirakan mencapai sekitar 15 hingga 20 tangki setiap hari, sehingga pemerintah daerah perlu mencari sumber pasokan yang lebih dekat dan berkelanjutan.

Sujiwo mengatakan penanganan krisis air membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama di tengah kondisi kekeringan yang terjadi bersamaan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengapresiasi keterlibatan Polri, TNI, relawan, sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat yang terus bergotong royong membantu warga menghadapi dampak bencana.

"Polri, TNI, relawan, swasta, dan pemerintah selalu hadir. Saya melihat langsung bagaimana mereka siang malam berjibaku membantu masyarakat," kata Sujiwo.