Bencana Ekologis Sumut: WALHI Tuding 7 Korporasi Besar Dalang Utama Banjir Bandang Tapanuli

Liputan6.com, Jakarta - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara sejak Selasa (25/11/2025) bukan semata karena hujan ekstrem.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menilai ada tujuh perusahaan ekstraktif sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana ekologis yang paling parah melanda wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Kerusakan masif dilaporkan terjadi di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru, kawasan yang dikenal sebagai paru-paru dan penyangga hidrologis terakhir di Sumatera Utara.

Bencana ini telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hancur, dan ribuan hektare lahan pertanian rusak. Total 51 desa di 42 kecamatan terdampak, melumpuhkan perekonomian dan infrastruktur vital.

Tragisnya, kawasan ini merupakan habitat krusial bagi satwa dilindungi, termasuk Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatera.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menyatakan bahwa aktivitas eksploitatif ketujuh perusahaan tersebut telah "membuka tutupan hutan Batang Toru" yang berfungsi sebagai pencegah banjir dan erosi.

"Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan. Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia," tegas Rianda dalam konferensi pers di Medan, Jumat (28/11/2025).

Menyikapi krisis ini, WALHI menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk segera bertindak tegas, termasuk:

1. Menghentikan dan Mengevaluasi Aktivitas Industri Ekstraktif.

2. Menindak Tegas Pelaku Perusakan: Memproses hukum ketujuh perusahaan yang terindikasi merusak hutan di DAS Batang Toru.

3. Menetapkan Kebijakan Perlindungan Ekosistem Batang Toru: Mengintegrasikan perlindungan ekosistem ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara nasional.

4. Memastikan Kebutuhan Dasar Penyintas: Memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak dan mengevaluasi wilayah rawan bencana.

WALHI berharap bencana ekologis ini menjadi peringatan keras bagi negara untuk menghentikan praktik deforestasi yang mengorbankan masyarakat dan lingkungan demi kepentingan industri ekstraktif.