Kapal MT Federal II Meledak di Batam, 10 Orang Tewas 18 Luka-Luka

Liputan6.com, Batam - Kapal MT Federal II milik PT ASL di galangan Kapal Tanjung Uncang Batu Aji, Kota Batam, meledak hebat pada Rabu (15/10/2025), sekitar pukul 04.00 WIB. Akibatnya sebanyak 10 orang dilaporkan meninggal dunia, dan 18 orang lainnya mengalami lka-luka.

Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Asep Safrudin membenarkan adanya peristiwa ledakan kapal tersebut. Sebanyak 18 orang yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan intensif, dengan empat di antaranya berada di ruang ICU akibat luka bakar dan benturan keras. Korban dirawat di beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji.

"Sampai saat ini, kami masih memantau kondisi korban luka dan berharap mereka bisa selamat," kata Asep.

Proses Penyidikan dan Penyelidikan

Tim Inafis Polda Kepri bersama Satreskrim Polresta Barelang sudah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

Mereka tengah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi guna memastikan penyebab pasti ledakan tersebut.

"Penyelidikan masih berlangsung dan kami berupaya mencari tahu faktor penyebab kecelakaan kerja ini," ungkap Asep.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Batam Kamaludin menegaskan, kejadian kapal meledak di PT ASL, perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum.

"Kejadian ini harus menjadi perhatian bersama dan akan kami tinjau langsung setelah memastikan penyebabnya," ujarnya.

Hal yang sama Mustofa dari Komisi I Bidang Hukum DPRD Batam menyatakan bahwa insiden berulang ini menjadi catatan buruk bagi Kota Batam karena sebelumnya juga pernah terjadi insiden serupa dengan korban jiwa dan luka.

"Komisi I DPRD Batam menuntut pemeriksaan ketat terhadap perizinan perusahaan, sertifikasi pekerja, dan standar keselamatan kerja di galangan PT ASL," Kata Mustofa.

Mustofa juga menyoroti pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Komisi IV DPRD dalam memberikan peringatan keras agar tidak ada lagi kelalaian demi mengejar keuntungan semata.

Komisi I DPRD Batam juga meminta Pemerintah Kota dan Disnaker untuk melakukan pengecekan menyeluruh terkait perizinan, sertifikasi, dan keselamatan mulai dari hulu hingga hilir.

"Jangan sampai ada nyawa yang terenggut lalu masalah ini diselesaikan secara diam-diam," katanya.

Lebih lanjut, pihak DPRD mengingatkan peran BP Batam yang saat ini memegang kewenangan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan 28.

BP Batam diharapkan turun tangan secara tegas untuk mengawasi dan menegakkan aturan perizinan dan pengawasan di galangan kapal.

"Kewenangan kami memang terbatas, namun kami akan terus mengawal dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas serta pelaku bertanggung jawab," tutur Mustofa.