MPLS Libatkan TNI-Polri, Wakil Ketua DPRD Jabar Minta Komisi V Ikut Awasi, Harus Ramah Anak

Liputan6.com, Bandung - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ono Surono, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar tidak berkoordinasi dengan anggota dewan soal masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang akan melibatkan unsur TNI-Polri. 

Kendati demikian, Ono Surono mengaku setuju dengan pelibatan polisi dan tentara pada masa pengenalan bagi siswa baru itu.

“DPRD tidak diinformasikan, Komisi V pun tidak diinformasikan, tetapi saya setuju terkait dengan kegiatan tersebut,” katanya, Sabtu, 12 Juli 2025.

Ia mengklaim, kebijakan itu sesuai dengan penyelenggaraan sekolah khusus. Pengajar non-formal dari instansi lain, katanya, bisa dihadirkan untuk memberikan materi kepada siswa, di antaranya tentang bela negara, wawasan kebangsaan, dan juga kedisiplinan.

“Sesuai dengan peraturan gubernur yang mengatur penyelenggaraan sekolah khusus, di mana bukan hanya guru formal yang bisa dihadirkan tetapi juga guru non-formal, bisa dari dokter, bisa dari psikolog, bisa dari aparat penegak hukum, TNI-Polri, bahkan Kejaksaan,” katanya.

Di samping itu, Ono berharap, MPLS yang melibatkan TNI-Polri ini justru memutus atau menggantikan program siswa masuk barak militer, “Yang banyak menabrak peraturan perundang-undangan, juga memakan biaya yang cukup tinggi,” katanya.

Komisi V Diminta Awasi

Ono Sorono menyampaikan, Komisi V DPRD Jabar, yang turut membidangi pendidikan, diminta aktif mengawasi pelaksanaan MPLS setingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. 

“Walaupun DPRD tidak diinformasikan, maka saya minta Komisi V yang membidangi pendidikan untuk melakukan pengawasan, untuk memantau, bagaimana perjalanan MPLS tersebut, memastikan aturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” katanya.

Pelaksanaan MPLS, sambung Ono, harus berlangsung sesuai aturan dan ramah anak tidak berupa perpeloncoan, bebas dari kekerasan fisik, verbal maupun psikologis.

Simak Video Pilihan Ini:

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 untuk siswa SMA/SMK sederajat di Jawa Barat akan melibatkan instansi TNI dan Polri. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, sekitar 2 hingga 3 orang anggota TNI/Polri akan dilibatkan untuk mendampingi siswa selama 5 hari.

"Nanti bapak-bapak TNI memberikan motivasi, memberikan inspirasi, mendampingi sehingga anak-anak akan lebih semangat, sekolah juga akan lebih optimal," ucap Herman di Bandung pada Kamis, 11 Juli 2025.

Dilibatkannya anggota TNI dan Polri selama masa orientasi para siswa, ungkap Herman, tidak akan bersifat militeristik. 

"Bukan militeristik karena materinya materi bela negara, materi wawasan kebangsaan agar mereka punya tekad bahwa masa depan itu harus dijemput. Yang bisa menjemput masa depan adalah para pemimpin yang berkarakter," pungkasnya. 

Herman mengatakan, pihaknya berharap MPLS pada tahun ini tak hanya sekadar orientasi biasa, tetapi juga dapat menjadi momen untuk membentuk generasi panca waluya yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan.

"Kami berharap MPLS bukan hanya masa orientasi, anak-anak beradaptasi, tapi juga menjadi magic moment anak-anak punya tekad untuk menjadi generasi panca waluya," tutur dia.

Di sisi lain, pelaksanaan MPLS akan dimulai pukul 06.30 pagi, sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya.

"Saya kira surat edaran itu kan sudah didistribusikan. Pak gubernur mengharapkan anak-anak sekolah mulai jam 6.30," ujar Herman.