Data BPBD: 47 Ribu Warga Makassar Terdampak Kekeringan

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 47.252 warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdampak kekeringan akibat badai El Nino. Kondisi tersebut tersebar di 6 kecamatan.

Data BPBD Kota Makassar per 5 Agustus 2026 mencatat 47.252 jiwa dari 13.929 kepala keluarga terdampak kekeringan. Dampak kekeringan tersebar di Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.

Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 14.787 jiwa. Tallo menyusul dengan 10.672 jiwa, Tamalanrea 9.947 jiwa, Manggala 7.601 jiwa, Ujung Tanah 2.921 jiwa, dan Panakkukang 1.324 jiwa.

Besarnya jumlah warga terdampak membuat pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Kondisi kekeringan juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kebakaran di wilayah terdampak.

Pemerintah Kota Makassar kemudian menggelar Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026, Kamis (13/8/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini sekaligus pengerahan sumber daya untuk penanganan di lapangan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar menegaskan respons terhadap kekeringan harus dilakukan sebelum dampaknya berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Menurutnya, kesulitan mendapatkan air menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Kekeringan datang perlahan, tetapi dampaknya langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat. Karena itu kita tidak boleh menunggu kondisi menjadi lebih berat. Ketika masyarakat kesulitan air, pemerintah harus hadir," ujar Fadli, Jumat (14/8/2026).

Rencana operasi penanganan kekeringan difokuskan pada penempatan tandon, distribusi air bersih kepada warga terdampak, pelayanan kesehatan, serta pencegahan risiko kebakaran. BPBD juga mendorong seluruh stakeholder mengerahkan sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya tersebut meliputi armada tangki air, sumber air, tandon, kendaraan distribusi, personel, hingga dukungan operasional lainnya. Kolaborasi diperlukan karena wilayah terdampak cukup luas dan kebutuhan masyarakat dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi kekeringan.

"Kita ingin setelah rakor ini tidak ada lagi pertanyaan siapa mengerjakan apa. Kita petakan kekuatan masing-masing, kita tentukan wilayahnya, kemudian kita bergerak bersama," jelasnya.

Sebagai bagian dari respons awal, BPBD telah menempatkan tandon air di sejumlah wilayah terdampak. Sebanyak 17 tandon ditempatkan di Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.

Penempatan tandon dan distribusi air akan terus dievaluasi berdasarkan asesmen lapangan. Bantuan kemudian diarahkan ke wilayah yang dinilai memiliki kebutuhan paling mendesak.

Operasi penanganan juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah sekaligus mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat keterbatasan air bersih.

Pemerintah Kota Makassar berharap perangkat daerah, TNI, Polri, BUMN maupun BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat ikut mengerahkan sumber daya untuk menghadapi kekeringan. Pemutakhiran data dan asesmen juga terus dilakukan sebagai dasar menentukan prioritas wilayah, kebutuhan armada, penempatan tandon, serta pola distribusi air.

"Yang kita hitung bukan berapa kali kita rapat. Yang kita hitung adalah berapa banyak masyarakat yang bisa kita layani dan seberapa cepat air sampai kepada mereka. Itu ukuran operasi kita," tegas Kepala Pelaksana BPBD.