Prabowo Minta TNI dan Polri Usut Tuntas Setelah Tutup 1.000 Tambang Timah Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan 1.000 tambang ilegal timah telah ditutup di Bangka Belitung pada 2025. Ia pun meminta TNI dan Kepolisian untuk mengusut tambang ilegal.

Ia menyampaikan hal itu saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026).

"Akhir tahun lalu tutup tambang timah ilegal 1.000 di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Polri tidak tahu,” kata dia.

Prabowo menegaskan agar pimpinan TNI dan Polri dapat menertibkan tambang ilegal itu. “Untuk apa negara kasih pangkat dan jabatan kalau tidak bisa tertibkan ini,” kata dia.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pimpinan TNI dan Polri dapat bertindak tegas kepada anak buah jika ada pelanggaran. Ia menuturkan, pemimpin yang baik adalah berani menertibkan anak buah jika ada pelanggaran, dan itu untuk kepentingan masyarakat.

"Saya minta benar Kapolri usut. Tak mungkin 1.000 tambang ilegal jalan tanpa pejabat polisi dan TNI tahu,” ujar dia.

Selain itu, Prabowo mengungkapkan kinerja PT Timah Tbk dalan enam bulan pada 2026 yang menguat signifikan.

"Dalam enam bulan tahun 2026, PT Timah Tbk telah mencapai keuntungan Rp 2,7 triliun. Sembilan kali lebih tinggi dari periode sama tahun lalu.Artinya naik 900%. Dalam enam bulan keuntungan naik 900%, karena PT Timah perusahaan terbuka. PT Timah Tbk valuasinya naik 280% pada Agustus 2026 dibandingkan 2025,” kata dia.

“Mungkin punya saham PT Timah Tbk kekayaannya naik 300%, sayang Kepala BP Danantara tidak kasih proyeksi, kalau tidak borong saham PT Timah Tbk,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan capaian perdana dalam sejarah Indonesia yakni harga pupuk subsidi turun 20%. Penurunan harga pupuk ini digadang jadi kunci sukses swasembada pangan.

Prabowo menerangkan sederet aturan penyaluran pupuk berhasil dipangkas di era kepemimpinannya. Sebanyak 145 aturan telah disederhanakan agar penyediaan pupuk subsidi tepat sasaran dan tepat waktu.

"145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan, harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen, hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Dia menjelaskan, penurunan harga pupuk subsidi ditambah dengan ditambahnya volume produksi. Diketahui, ada alokasi 9,55 juta ton pupuk subsidi bagi sektor pertanian dan 295.676 ton bagi sektor perikanan.

Kenaikan volume yang disalurkan, ditambah harga yang lebih murah bisa diakses masyarakat ini digadang menjadi salah satu kunci sukses swasembada pangan. Selain ada faktor lain seperti skema penyalurannya agar tepat waktu dengan masa tanam petani.

"Pada saat yang bersamaan, harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk dan karena itulah produksi meningkat dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan," jelas dia.