APBN 2027 Ketok Palu: Ini Rincian Anggaran dan Programnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyambut positif persetujuan DPR atas RAPBN 2027. Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI pada Selasa (29/9/2026), anggaran tersebut disepakati dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan defisit anggaran 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa APBN 2027 dirancang fleksibel untuk merespons ketidakpastian global, sekaligus mengakselerasi pembangunan nasional dengan prinsip fiskal yang berkelanjutan.

"Prinsipnya jelas, kebijakan fiskal harus tetap prudent (berhati-hati) tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat, tanpa mengorbankan kredibilitasnya," tegas Suahasil.

Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun, sehingga pembiayaan berada di angka Rp 671,2 triliun. Defisit anggaran dipatok pada level 2,4% PDB untuk menjaga ruang fiskal sekaligus menopang berbagai program prioritas.

Penyusunan APBN ini tak lepas dari dinamika global yang dibayangi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, volatilitas harga pasar, tekanan inflasi, hingga gejolak suku bunga internasional.

Meski begitu, fundamental ekonomi domestik dinilai tetap solid. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45%, inflasi yang terkendali, meningkatnya arus modal masuk, serta cadangan devisa yang berada pada level aman.

Hingga Agustus 2026, pendapatan negara terus tumbuh seiring peningkatan belanja, dengan defisit APBN terkendali di angka 0,93% PDB. Anggaran negara pun difungsikan sebagai bantalan (shock absorber) untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan energi dan pangan, serta daya beli masyarakat.

Pada APBN 2027, alokasi anggaran difokuskan pada beberapa sektor vital:

• Pendidikan: Rp 824 triliun
• Transfer ke Daerah: Rp 735 triliun
• Perlindungan Sosial: Rp 539,7 triliun
• Ketahanan Pangan: Rp 195,3 triliun

"Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya ada tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati agar memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Suahasil.

Selain itu, pemerintah bersama DPR menetapkan delapan klaster program prioritas nasional, antara lain:

• Kedaulatan pangan
• Kemandirian energi dan air
• Pendidikan
• Kesehatan
• Hilirisasi dan industrialisasi
• Infrastruktur
• Perumahan dan ketahanan bencana
• Penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa

Asumsi makro APBN 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp 17.500 per US$, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) U S$75 per barel. Adapun target lifting minyak disepakati sebesar 612.500 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

Lewat strategi ini, indikator kesejahteraan 2027 ditargetkan membaik:

• Tingkat kemiskinan: turun ke 6%–6,5%
• Tingkat pengangguran terbuka: 4,3%–4,87%
• Rasio Gini: 0,360–0,365
• Indeks Modal Manusia: 0,575
• Proporsi lapangan kerja formal: 40,81%

Menkeu berharap sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR dapat memastikan APBN 2027 berjalan efektif, transparan, dan akuntabel demi menjaga stabilitas ekonomi serta menyejahterakan masyarakat.