Ombudsman Cek Asal Usul Anggaran 13 Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Liputan6.com, Jakarta - Sumber anggaran pengadaan 13 fasilitas yang mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, masih misterius. Ombudsman belum mengetahui dari mana biaya pembangunan fasilitas tersebut, termasuk apakah ada urunan warga binaan.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan kepada Ditjen Pemasyarakatan dan Lapas Cibinong terkait perencanaan anggaran fasilitas tersebut.

“Kami akan meminta keterangan kepada Kementerian Imipas, dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan, wabilkhusus Lapas Kelas IIA Cibinong terkait dengan perencanaan anggaran,” kata Syafrida seusai RDP dengan Komisi II DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Menurut Syafrida, Ombudsman dapat mengawasi proses perencanaan anggaran dan pengembangan lapas, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan bagi warga binaan.

Namun, Ombudsman tidak melakukan audit untuk memastikan penggunaan anggaran. Kewenangan tersebut berada pada institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

“Untuk melakukan audit itu seperti yang disebutkan, ada institusi yang lebih berhak yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah 13 fasilitas tersebut dibangun secara swakelola atau berasal dari urunan warga binaan, Syafrida mengatakan Ombudsman belum menemukan jawabannya.

“Kami belum menemukan karena kami masih mendalami. Kami belum bisa memastikan,” katanya.

Syafrida mengatakan pendalaman juga akan diarahkan kepada pihak yang berwenang di lingkungan Imipas.

“Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan terkait hal tersebut,” ujarnya.