Sukses

Pandangan Pengamat soal 'Perubahan' Sumbar Versi Megawati Soekarnoputri

Liputan6.com, Padang - Megawati Soekarnoputri kembali menyeret nama Sumatera Barat dalam pidatonya. Kali ini disampaikan ketika peringatan hari ulang tahun ke-49 PDIP, Senin (10/1/2022), yang juga ditayangkan di kanal Youtube PDI Perjuangan.

Salah satu poin yang menjadi sorotan Megawati, yakni tidak ada lagi tokoh-tokoh nasional yang populer dari Ranah Minang. Padahal, pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, Sumbar melahirkan banyak tokoh nasional.

Pengamat Sosial Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra menilai Megawati tajam sekali memandang persoalan yang ada.

"Akan tetapi apa yang disampaikan Ibu Mega bukan masalah Sumbar saja, negara ini juga tidak seperti dulu lagi," katanya, Kamis (13/1/2022).

Soal tokoh nasional yang sudah tak ada yang populer di Indonesia seperti sebelum dan sesudah kemerdekaan, Eka memandang dulu partai politik muncul untuk mengedepankan pertarungan ideologi dan ide-ide.

Sedangkan hari ini bagaimana? Pada dasarnya kemunculan banyak partai itu terjadi, ketika semua orang memiliki ide-idenya masing-masing dan diberi hak untuk menyampaikan gagasannya.

Ia menyebut pada awal kemerdekaan, ide-ide yang bertarung, hal itu bisa dilihat dengan jelas di media massa yang memuat pada hari itu.

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Dibentuk oleh Sistem

Semuanya bertarung dalam ranah idenya masing-masing. Nah, karena ada keterbukaan dan kesejajaran tersedialah ruang publik untuk saling menyampaikan ide siapa yang paling hebat.

Hal tersebut yang kemudian digabungkan oleh Sukarno menjadi Nasakom, maka lahirlah Pancasila dan konsep keberagaman dan kesetaraan.

"Sedangkan hari ini, tidak ada satupun anak muda hari ini yang menciptakan ide dari yang lama dulu. Kenapa? Karena bangsa sibuk membicarakan isu, tidak lagi ide-ide," jelasnya.

Misalnya, lanjut Eka, anak muda saat ini lebih tertarik membicarakan isu presiden tiga kali, kemudian di perguruan tinggi misalnya, pemilihan rektor itu melalui presiden dan melalui menteri, suara mayoritas senat diabaikan.

"Jadi jelas sistem yang membuat kita tidak bisa muncul dan itu terjadi secara nasional. Jadi bukan di Sumbar, namun di seluruh Indonesia," ucapnya.