Peternak Telur Merugi, Titiek Soeharto Minta Pemerintah Serap Produksi

Liputan6.com, Jakarta - Harga telur ayam di tingkat peternak kembali mendapat sorotan. Peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam Petelur Rakyat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Para peternak mengeluhkan tekanan harga telur di tingkat peternak yang membuat mereka mengalami kerugian sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram.

Kerugian tersebut disebut terjadi karena biaya produksi meningkat, terutama akibat kenaikan harga pakan, jagung, dan bungkil kedelai.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menemui massa aksi dan menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami peternak.

Titiek mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional serta Direktur Utama Bulog untuk mencari solusi terkait ketersediaan dan harga jagung untuk peternak.

"Setelah ini saya akan menghubungi Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog meminta supaya stok dan harga jagung untuk para peternak dikendalikan sehingga tidak merugikan para peternak," kata Titiek.

Pemerintah Diminta Serap Produksi TelurSelain persoalan harga pakan dan jagung, Titiek menyoroti perlunya mekanisme penyerapan telur ketika produksi melimpah dan harga di tingkat peternak mengalami penurunan.

"Bagaimana caranya pemerintah harus menyerap telur-telur yang sudah diproduksi oleh para peternak. Jangan sampai telur yang sudah diproduksi justru tidak terserap dan akhirnya merugikan para peternak," ujarnya.

Menurut Titiek, penyerapan produksi telur dapat dikaitkan dengan berbagai program pemerintah yang membutuhkan komoditas tersebut. Dengan demikian, hasil produksi peternak tetap memiliki pasar sekaligus dapat dimanfaatkan masyarakat.

Komisi IV DPR RI menilai persoalan perunggasan perlu ditangani secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan dan harga jagung, biaya pakan, harga telur di tingkat peternak hingga penyerapan hasil produksi.

Titiek juga mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani persoalan pakan untuk berbagai sektor peternakan dan perikanan.

"Komisi IV mengusulkan kepada Pemerintah untuk dibentuk badan yang khusus mengurusi pakan, baik untuk ternak sapi, kambing, unggas maupun budidaya ikan dan udang," katanya.

Menurut Titiek, badan tersebut nantinya dapat mengatur impor bahan baku pakan apabila diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat memiliki peran lebih besar dalam menjaga harga pakan.

"Badan ini nanti yang akan melakukan impor bahan pakan kalau memang diperlukan, tidak diserahkan pada swasta sehingga harga pakan bisa dikendalikan pemerintah," ujarnya.