Wamendagri Ungkap Modal Indonesia Timur Menuju Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Indonesia Timur memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Potensi sumber daya alam dan masyarakat di kawasan tersebut harus dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan.

Ribka mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai visi tersebut, salah satunya bonus demografi dengan jumlah penduduk sekitar 286 juta jiwa. Namun, besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dikelola secara tepat agar menjadi kekuatan pembangunan.

"Kita sedang ada dalam bonus demografi. Artinya usia produktif jumlah persentasenya cukup tinggi dibanding dengan umur di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun. Kita sedang Indonesia sudah memiliki bonus demografi. Ini betul-betul harus kita pastikan diri menjadi produktif," ungkapnya saat memberikan keynote speech pada National Building Conference Tahun 2026 di Gedung Dome Harvest, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Ribka, bonus demografi tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat. Karena itu, dia mendorong seluruh elemen untuk mendukung program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah melalui Asta Cita.

Sejumlah program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan melalui optimalisasi lahan pertanian dan lumbung pangan, pembangunan infrastruktur, sekolah terintegrasi, hingga berbagai upaya pengentasan kemiskinan.

"Justru kita harus berterima kasih pada Pak Presiden yang ingin memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Malah pemerintah daerah harus lebih giat supaya program ini sampai berjalan tadi. Ini sebenarnya program yang sangat baik," jelasnya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan Indonesia Timur, Ribka menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Dia menyebut pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga membutuhkan dukungan masyarakat serta kolaborasi lintas pihak.

Menurut Ribka, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Indonesia Timur memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

"Karena kantong-kantong kemiskinan di Indonesia cukup banyak ya, kita mengharapkan kesejahteraan," tambahnya.

Ribka menegaskan pembangunan nasional tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dia menyebut prinsip good governance perlu diterapkan melalui partisipasi, transparansi, responsivitas, supremasi hukum, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesetaraan, konsensus, serta profesionalisme dan integritas.

National Building Conference 2026 turut dihadiri anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elaby, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Johni Jonatan Numberi, Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua Rosaline Irene Rumaseuw, serta Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Internasional Harvest Indonesia Daniel Runtuwene.