Wamendagri Dorong Kebijakan Berbasis Data agar Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) memperkuat formulasi kebijakan berbasis data atau evidence-based policy. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bima saat membuka Lokakarya Penguatan Kapasitas JFAK dalam Advokasi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dalam arahannya, Bima menegaskan kebijakan merupakan instrumen penting untuk menghadirkan perubahan. Namun, perumusan kebijakan yang tepat membutuhkan analisis matang serta logika perubahan yang kuat.

“Kebijakan adalah kunci dari perubahan. Sekali lagi, kebijakan adalah kunci dari perubahan. [Namun] tidak semua pemimpin yang terobsesi terhadap perubahan itu memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ujar Bima.

Bima juga menyoroti pentingnya penerapan evidence-based policy secara objektif. Menurut dia, data harus digunakan sejak awal untuk mendiagnosis akar persoalan, bukan sekadar menjadi alat untuk membenarkan keputusan yang sudah ditetapkan.

“Bicara evidence-based, datanya muncul kapan? Jangan-jangan data itu digunakan untuk membenarkan posisi kebijakan yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, Bima meminta para analis kebijakan tidak hanya mengandalkan teori. Mereka juga perlu memahami kondisi nyata di lapangan dan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat.

“Jadi, Bapak-Ibu, sebagai analis kebijakan, kalau tidak gaul, kalau tidak mampu menembus semua ekosistem, insyaallah tidak akan merekomendasikan kebijakan didengar oleh atasan,” tutur Bima.

Menurut Bima, analis kebijakan yang efektif harus mampu berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Mereka perlu memahami persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, pengemudi transportasi publik, hingga kelompok masyarakat lainnya.

Temuan di lapangan tersebut kemudian perlu dipadukan dengan teori serta data terkini agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Bima juga mengingatkan pentingnya pemantauan dan evaluasi atau assessment and evaluation setelah sebuah kebijakan dijalankan.

Menurut dia, analis kebijakan seharusnya tidak berhenti pada tahap perumusan. Mereka perlu mendampingi seluruh proses, termasuk mengukur sejauh mana kebijakan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Selamat lokakarya, semoga Allah mudahkan. Semoga memberikan hasil manfaat yang nyata bagi rakyat yang kita cintai, bagi kota, kabupaten Bapak-Ibu yang sangat Bapak-Ibu cintai,” tandasnya.