Sidang Tahunan MPR, Prabowo Geram Anggaran MBG Dikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut penting untuk memastikan anak-anak sekolah tidak belajar dalam kondisi lapar sekaligus membantu mengatasi stunting di sejumlah wilayah Indonesia.

"Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu. Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi,"  kata dia dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengungkapkan rasa geramnya kepada pihak yang melakukan korupsi terhadap anggaran program MBG tersebut.

"Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab, ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati," ungkap prabowo.

Ia menilai tindakan tersebut tidak menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terlebih karena menyangkut makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak.

"Menurut saya, ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 6 juta data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terindikasi dobel atau ganda. Untuk memastikan ketepatan data penerima manfaat, BGN saat ini menggandeng Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan temuan tersebut diketahui dalam proses pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Meski begitu, menurut Sudaryono data ganda tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya jutaan penerima fiktif.

“Kita menemukan ada praktik lama ya, ada data-data yang dobel yaitu sekitar ada 6 juta dobel ya,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Sudaryono mencontohkan data ganda dapat terjadi ketika seseorang tercatat sebagai santri di pesantren, tetapi pada saat yang sama juga tercatat sebagai siswa di sekolah lain.

“Biasanya misalnya orang di pesantren, dia dicatat di pondok itu tapi dia sekolah di SMP mana. Jadi itu dicatat dobel. Tapi bukan berarti 6 juta terus kali-kali-kali sekian miliar bukan,” ujarnya.

Selain data ganda, dalam pemutakhiran data terbaru BGN juga menemukan persoalan lainnya yaitu 414 dapur yang terindikasi belum ada, tetapi VA (Virtual Account)-nya telah diisi dana. Atas temuan ini, BGN kemudian mengembalikan dana sebesar Rp 311 miliar.

Sudaryono menyebut untuk memperbaiki akurasi data, BGN menandatangani kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri terkait pemutakhiran data kependudukan.