950 Dapur MBG Diduga Tak Layak Sanitasi, BGN Ancam Tutup Permanen

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan ada sekitar 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dicurigai tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa data pasti terkait dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diumumkan dalam waktu dekat. Pihaknya bakal mengungkap secara gamblang dan detail SPPG mana saja yang memenuhi SLHS dan mana yang tidak.

"Sampai sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai, sampai dengan hari ini, kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene, yang kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari," kata Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jumat (7/8/2026).

Sudaryono menambahkan, BGN tidak akan segan-segan dalam mengambil keputusan terkait kelayakan SPPG. Dapur-dapur yang tidak layak nantinya dipastikan tak akan beroperasi lagi.

"Yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita," jelas Sudaryono.

Dari ratusan SPPG tersebut, Sudaryono mengatakan terdapat dapur yang sebenarnya sudah beroperasi. Karena itu, ia menegaskan bahwa BGN akan menunggu dapur-dapur untuk mengurus SLHS sesuai tenggat waktu yang ditentukan, yakni 10 Agustus 2026.

"Bagi dapur-dapur yang sudah beroperasi cukup lama tapi belum melengkapi SLHS, kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 (Agustus) untuk melengkapi syarat laik higiene dan sanitasi ini, diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota," pesannya.

Sudaryono juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi yang diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota.

Sudaryono menegaskan bahwa SLHS bukanlah syarat administrasi semata, tapi jadi syarat mutlak. Sehingga dapur yang dinyatakan tidak layak, maka akan ditutup sepenuhnya.

"Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak, satu. Jadi kalau mau sebagus apa pun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus disuspen permanen, kami tutup dapurnya secara permanen," tegasnya.

Namun, kata Sudaryono, BGN tak menutup mata bila terdapat beberapa mitra yang mengalami kesulitan dalam mengurus SLHS, baik karena perbedaan penanganan maupun respons Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota.

Karena itu, Sudaryono mengatakan bahwa BGN saat ini terbuka bagi para mitra SPPG yang ingin melakukan pengaduan karena merasa dipersulit, diperlambat, atau mungkin dipingpong oleh Dinas Kesehatan daerahnya.

"Nah, silakan ini menjadi bagian dari silakan di mengadu kepada kami, berkirim surat kepada kami, atau minta dinasnya bersurat misalnya, sehingga tanggal 10 bulan ini kami kemudian bisa kami putuskan. Artinya kami beri tenggat waktu tanggal 10 Agustus, kemudian kami cek satu-satu permasalahannya ada di mana," terang Sudaryono.

"Kami juga menyadari bahwa kewajiban SLHS ini secara tegas kami berlakukan, dan ini berimbas pada tiba-tiba dinas itu tiba-tiba sibuk. Karena ada puluhan dapur yang tidak ngurus SLHS, tiba-tiba ngurus, dan harus cepat-cepat jadi. Jadi kami juga berusaha untuk memahami itu," sambungnya.