Dinkes DKI: Nakes Cibir Pasien BPJS Bukan Pegawai Faskes Pemprov Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memastikan tenaga kesehatan (nakes) diduga terlibat menghina pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan di media sosial bukan pegawai fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan hasil penelusuran sementara menemukan lima tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang diduga terlibat dalam unggahan tersebut. Namun, seluruhnya dipastikan tidak bertugas di rumah sakit maupun puskesmas milik Pemprov DKI.

"Beberapa nakes yang terindikasi melakukan tindakan pencibiran di media sosial ada lima tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tidak ada satu pun yang merupakan nakes yang bekerja di faskes milik Pemprov DKI," kata Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Ani menjelaskan, satu dari lima tenaga kesehatan tersebut memang bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta. Namun, rumah sakit itu merupakan fasilitas kesehatan swasta, bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ada satu yang bekerja di rumah sakit di Jakarta, tetapi bukan ASN DKI dan bukan tenaga kesehatan yang bertugas di faskes milik Pemprov. Di 31 RSUD maupun puskesmas DKI tidak ada," ujarnya.

Meski bukan pegawai faskes Pemprov, Ani mengatakan Dinkes DKI tetap akan berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit terkait. Menurutnya, pembinaan terhadap tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan lembaga terkait.

"Pembinaan nakes pada dasarnya menjadi kerja bersama antara Dinas Kesehatan, organisasi profesi, KKI, dan tentu secara teknis akan ditindaklanjuti oleh pimpinan rumah sakit yang bersangkutan," kata Ani.

Gelombang kritik menyoroti respons para tenaga kesehatan (nakes) yang mencemooh curhatan hati (curhat) seorang pasien BPJS, bernama Yurizal Tri Chaerawan terkait pelayanan dialami di rumah sakit. Publik mengecam komentar bernada nirempati tenaga kesehatan terhadap Yurizal, sebelum meninggal dunia.

Sebelum mengembuskan napas terakhir, pasien peserta BPJS ini sempat membagikan pengalaman pahitnya harus menunggu hingga delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap. Namun, alih-alih memetik simpati, unggahan tersebut justru dibanjiri cemoohan sinis dari sejumlah akun tenaga kesehatan.

Kasus yang viral di media sosial itu memicu gelombang kritik terhadap profesionalisme pelayanan kesehatan. Sejumlah pihak menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut etika komunikasi, tetapi juga menyentuh aspek disiplin profesi yang dapat berujung pada sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Kendati sejumlah tenaga kesehatan itu telah meminta maaf, namun permintaan maaf dinilai belum cukup untuk menutup polemik yang muncul dalam kasus penanganan pasien Yurizal.

Di tengah sorotan publik terhadap sikap tenaga kesehatan (nakes) yang dianggap tidak menunjukkan empati, proses pemeriksaan internal dan pemberian sanksi kini menjadi perhatian.