Tito Respons PDIP Soal Maling Ayam di Tabanan: Kepala Daerah Partai Mana?

Tito menegaskan kepala daerah punya kewenangan mengambil kebijakan berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Diterbitkan 30 Juli 2026, 19:07 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Mendagri Tito tegaskan kepala daerah berwenang atasi kasus pengeroyokan maling ayam.
  • Tito meminta Deddy Sitorus mengingatkan kepala daerah Tabanan terkait insiden tersebut.
  • Deddy Sitorus desak Mendagri buat SOP pencegahan pengeroyokan, libatkan kepala daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus yang mempertanyakan peran pemerintah daerah terkait kematian maling ayam dikeroyok massa. Tito menegaskan kepala daerah punya kewenangan mengambil kebijakan berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Tito lantas mengaku telah mengecek kepala daerah Tabanan berasal dari partai mana. Dia pun meminta Deddy ikut mengingatkan kepala daerah tersebut.

"Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan," kata Tito dalam rapet bareng Komisi II DPR, Kamis (30/7/2026).

Sorotan PDIP

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus sebelumnya menyoroti kasus warga tewas dikeroyok. Hal itu disampaikan Deddy saat rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri, Kamis (30/7/2026).

Deddy menampilkan video pencuri ayam di Tabanan, Bali. “Ini di Tabanan. Kabarnya Bapanya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak," ujar Deddy.

Deddy mempertanyakan peran pemerintah daerah melindungi warganya. Menurutnya, keselamatan warga juga termasuk tanggung jawab kepala daerah.

"Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah," sambungnya.

Dia juga meminta Mendagri dan para kepala daerah untuk duduk bersama, menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan agar kejadian serupa tak terulang.

"Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana meghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja," ujar Deddy.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6