Dana Transfer Kaltim Turun Drastis, Rudy Mas'ud Mengeluh ke DPR

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud mengeluhkan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam rapat Komisi II DPR RI.

Rudy menyebut alokasi TKD Kaltim pada 2026 turun lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, total TKD untuk Kaltim tercatat sebesar Rp52,83 triliun.

"Berkaitan dengan Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten/kota yang ada, tujuh di antaranya memiliki belanja pegawai di atas 30 persen. Padahal APBD kabupaten/kota di Kalimantan Timur relatif besar," kata Rudy.

Ia menyoroti penurunan TKD yang sebelumnya mencapai Rp78,04 triliun menjadi Rp52,83 triliun pada 2026.

"Hari ini dana transfer daerah untuk Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota hanya Rp52,83 triliun. Padahal tahun sebelumnya mencapai Rp78,04 triliun. Jadi lebih dari 30 persen dana TKD kami dipangkas," ujarnya.

Menurut Rudy, dana transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap belanja pegawai dan pelaksanaan program wajib daerah, termasuk pelayanan publik. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran alokasi TKD untuk Kaltim.

"Kami meminta pemerintah mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan penyaluran dana transfer daerah karena sangat memengaruhi pemenuhan belanja pegawai serta belanja wajib, seperti pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan, dan pelatihan ASN," katanya.

Rudy menilai realisasi TKD saat ini masih terlalu rendah. Menurut dia, idealnya penyaluran dana transfer daerah pada pertengahan tahun sudah mencapai 45 hingga 50 persen.

"Yang paling ideal sekitar 45 sampai 50 persen. Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan daerah sedikit terganggu. Sementara kepala daerah dituntut berakselerasi dalam membelanjakan APBD agar dana tidak mengendap di kas daerah," pungkasnya.