PBB Jalani Sidang Perdana di PTUN Jakarta, Ini yang Dibahas Hakim

Liputan6.com, Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) versi Muktamar VI Bali memulai sidang perdana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai penggungat, Kamis 7 Mei 2026.

Dalam sidang tersebut, Kementerian Hukum yang duduk sebagai tergugat diminta hakim menunjukkan surat keputusan atau SK kepengurusan PBB yang sudah ditandatangani oleh menteri hukum.

Menurut tim hukum penggugat, pihak tergugat menyatakan SK yang sudah bertanda tangan adalah SK dari kepengurusan DPP PBB dari hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP), dimana posisi ketua umum dijabat oleh Yuri Kemal Fadlullah.

Merespons hal itu, Ketua Umum (Ketum) PBB versi Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra mengaku kaget. Sebab dia meyakini, pihaknya yang seharusnya memiliki SK kepengerusan sah berdasarkan AD/ART partai.

"Menkum mestinya bersikap profesional dalam menjalankan kewenangan terkait dengan kepastian hukum partai politik (parpol) di Indonesia," ujar Gugum saat dikonfirmasi, Jumat (8/5/2026).

Meski pihak tergugat menyebut ada SK versi MDP, namun hal itu belum bisa ditunjukkan di muka hadapan majelis hakim dan meminta waktu agar hal itu bisa ditunjukkan pada persidangan berikutnya.

"Bagi kami tindakan itu mengulur dan menyembunyikan surat keputusan itu cukup menjadi bukti kesewenang-wenangan hukum," catat Gugum.

Senada dengan itu, salah seorang tim penasihat hukum DPP PBB versi Muktamar VI Bali, Dela Khoirunisa, informasi terbitnya SK versi MDP baru terungkap hari ini. Karena itu, atas perintah hakim, seluruh SK yang sudah terbit dihadirkan dalam persidangan.

"Jadi sudah diperintahkan oleh majelis hakim untuk tergugat membawa SK terbaru tersebut di minggu depan," ujar Dela usai sidang di PTUN Jakarta, Kamis 7 Mei 2026.

Berikutnya di lokasi yang sama, Leon Maulana yang juga bagian dari tim penasihat hukum DPP PBB Hasil Muktamar VI Bali menambahkan, fakta yang muncul dalam persidangan perdana hari ini menunjukkan ada ketidakwajaran.

Sebab, dalam waktu dekat muncul 2 SK pengesahan kepengurusan partai. Dia meyakini akan fakta lain akan terungkap dalam sidang berikutnya. Dia berharap, persidangan di PTUN akan membuka tabir terang kepengurusan DPP PBB yang sah.

"Fakta-fakta akan terbuka, apakah memang terdapat cacat administrasi atau bahkan ada relasi kuasa. Karena di persidangan majelis hakim juga sampaikan berdasarkan perintah pengadilan, tergugat harus membawa dan menghadirkan (semua) SK," dia menandasi.