Strategi Pemprov DKI Cegah Warga Mampu Beralih Pakai Elpiji 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengantisipasi potensi lonjakan pengguna LPG subsidi 3 kilogram (kg) menyusul kenaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kg yang mencapai sekitar 18 persen.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, kenaikan harga LPG nonsubsidi berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung. Sedangkan LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung,” kata Ratu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, penyesuaian harga LPG non-subsidi dipengaruhi sejumlah faktor global, mulai dari kenaikan harga kontrak LPG dunia (CP Aramco), meningkatnya Indonesian Crude Price (ICP), hingga kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur logistik energi.

Untuk mengantisipasi dampak lanjutan, Pemprov DKI akan memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi, terutama di sektor usaha non UMKM yang dinilai rawan beralih menggunakan tabung 3 kg.

“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan stakeholders terkait lainnya akan berkoordinasi untuk melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM seperti restoran, kafe, dan perhotelan. Selain itu, kami mengimbau ASN dan masyarakat mampu agar tetap menggunakan LPG non-subsidi,” jelasnya.

Pengawasan juga dilakukan di tingkat agen dan pangkalan guna memastikan distribusi LPG 3 kg tetap sesuai peruntukan serta ketersediaan pasokan terjaga di tengah potensi peningkatan permintaan.

Selain itu, mekanisme pembelian LPG subsidi tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, yakni menggunakan KTP yang telah terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP) untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

“Sesuai ketentuan yang berlaku, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi wajib menggunakan KTP yang telah terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Setiap transaksi dicatat dalam sistem sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” kata Ratu.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta memastikan ketersediaan LPG, baik subsidi maupun nonsubsidi di wilayah ibu kota saat ini dalam kondisi aman pasca kenaikan harga yang berlaku sejak 18 April 2026. Distribusi dilaporkan berjalan normal di seluruh wilayah Jakarta.