Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi di Tengah Krisis Global

Liputan6.com, Banda Aceh- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau jajaran kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi dan dampak krisis global yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Mendagri menegaskan bahwa biaya hidup merupakan isu yang menjadi perhatian utama masyarakat saat ini.

“Lebih dari 60 persen masyarakat kita sangat peduli pada biaya hidup, khususnya makanan. Hal ini tidak bisa ditunda,” ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Menurut Mendagri, inflasi kini bukan sekadar isu makro, melainkan masalah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik berpotensi menimbulkan tekanan sosial yang cepat. Ia juga mengingatkan risiko dampak ekstrem jika inflasi tidak dikendalikan.

“Jika sampai meledak, biayanya sangat mahal. Bisa menimbulkan kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik. Membangunnya kembali memerlukan waktu lama, sementara kerusakan terjadi dalam sekejap,” tegasnya.

Mendagri juga menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Menurutnya, perkembangan tersebut turut memengaruhi harga energi global, yang berdampak pada berbagai sektor.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, dan harga barang. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah.

“Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real-time. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yaitu menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.

Sebagai contoh, ia menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.

Mendagri menilai daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.

Berdasarkan pengalaman selama pandemi Covid-19, ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan lokal sebagai langkah strategis. Berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan dianggap menjadi solusi adaptif sekaligus peluang untuk memberdayakan masyarakat.

(*)