Upah Karyawan di Jepang Melonjak, Sentuh Kenaikan Terbesar Sejak 1997

Liputan6.com, Jakarta - Upah nominal (nominal wages) pekerja di Jepang meningkat dengan laju tercepat dalam hampir tiga dekade. Kementerian Tenaga Kerja Jepang melaporkan upah nominal pada September 2026 naik 4,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi yang terbesar sejak 1997.

Mengutip The Japan Times, Jumat (6/11/2026), pertumbuhan upah tersebut memperlihatkan momentum kenaikan pendapatan pekerja yang masih berlanjut. Perkembangan ini juga memperkuat peluang Bank of Japan (BOJ) untuk kembali menaikkan suku bunga, bahkan paling cepat pada Desember mendatang.

Selain upah nominal, upah pokok pekerja meningkat 3,7%. Sementara itu, indikator yang lebih stabil dengan mengecualikan bonus, upah lembur, dan distorsi pengambilan sampel mencatat kenaikan 3,1% untuk pekerja penuh waktu. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi untuk indikator itu.

Pendapatan tunai riil (real cash earnings), yakni pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi dan tidak memasukkan biaya sewa, juga tumbuh 2,2% secara tahunan. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan Agustus yang telah direvisi menjadi 1,6%.

Pertumbuhan upah riil itu melampaui perkiraan konsensus ekonom sebesar 1,3%. Sebelumnya, sejumlah ekonom memperkirakan kenaikannya akan melambat karena jumlah hari kerja pada September lebih sedikit.

Pertumbuhan Upah Perkuat Peluang Kenaikan Suku Bunga

Kenaikan upah nominal dan riil menjadi perkembangan penting bagi perekonomian Jepang. Upah nominal menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan yang diterima pekerja sebelum disesuaikan dengan perubahan harga barang dan jasa.

Sementara itu, upah riil memperhitungkan dampak inflasi terhadap daya beli. Kenaikan indikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan pekerja tidak hanya terjadi secara nominal, tetapi juga meningkat setelah memperhitungkan perubahan harga.

Momentum kenaikan upah tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kebijakan moneter BOJ. Bank sentral Jepang tengah mempertimbangkan kenaikan suku bunga lanjutan, dengan Desember menjadi salah satu waktu yang diperkirakan memungkinkan untuk mengambil langkah tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pada Kamis pekan ini untuk mengurangi subsidi bensin dan bahan bakar lainnya secara bertahap mulai Desember 2026. Langkah ini diambil Jepang di tengah meningkatnya kekhawatiran keuangan terkait kebijakan yang memakan biaya besar itu, yang sebelumnya dirancang untuk meredam lonjakan harga.

Mengutip Mainichi, Sabtu (31/10/2026), Takaichi juga menyampaikan kepada wartawan di Tokyo kalau pemerintah akan memberikan subsidi untuk tagihan listrik dan gas pada musim dingin ini, seperti yang dilakukan tahun lalu. Hal itu diperkirakan menghemat pengeluran rumah tangga rata-rata 7.000 yen atau US$ 44 selama tiga bulan terhitung mulai Desember. Nilai itu sekitar Rp 797.830.

Keputusan ini muncul setelah partai penguasa maupun partai oposisi mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali program subsidi bensin secara bertahap dan mempertimbangkan "strategi keluar" (exit strategy), mengingat beban finansial yang ditimbulkannya bagi Jepang negara dengan kondisi fiskal terburuk di antara negara-negara maju utama.

Sejak Maret, subsidi bensin telah diberikan untuk membatasi harga eceran di kisaran 170 yen per liter. Takaichi menjelaskan, pada prinsipnya, target harga tersebut akan dinaikkan sebesar 5 yen setiap bulan menjelang musim semi, sembari terus memantau tren harga minyak mentah.

Ia menambahkan, subsidi bahan bakar yang diperkenalkan untuk menekan kenaikan harga di tengah kekhawatiran pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah merupakan langkah "transisional" untuk memitigasi dampak terhadap harga, sehingga sistem ini perlu dibuat agar lebih "berkelanjutan."

Takaichi juga mengungkapkan, subsidi bensin saat ini telah melampaui 50 yen atau Rp 5.753 (asumsi kurs yen terhadap rupiah di kisaran 115,1) per liter, dengan biaya lebih dari 10 miliar yen atau Rp 1,15 triliun per hari. Total biaya untuk mendanai kebijakan ini sejak ia menjabat pada Oktober tahun lalu telah mencapai sekitar 1,4 triliun yen.

Harga minyak mentah global melonjak tajam setelah Selat Hormuz praktis tertutup akibat pecahnya perang antara AS-Israel dengan Iran pada akhir Februari. Sebagai negara yang minim sumber daya alam, Jepang selama ini sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah.