Anggota DPR Ahmad Sahroni Diduga Diancam dan Diperas Uang Rp 300 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dikabarkan diancam dan diperas Rp 300 juta. Laporan itu diterima Polda Metro Jaya pada 9 April 2026 sekitar pukul 22.00 WIB. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pelaku mencatut nama institusi tertentu dan menjanjikan bisa mengurus perkara

“Ada laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga sebagai orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait tentang pengurusan perkara,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Ahmad Sahroni menyerahkan ratusan juta. ”Sudah (diserahkan) Rp 300 juta. Makanya ada pemerasan dan pengancaman itu," ucapnya. 

Polisi masih mendalami laporan pengancaman dan pemerasan. Termasuk menelusuri informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya dikabarkan menangkap empat orang pelaku penipuan dengan modus yang sama. 

“Kami mohon waktu, ini masih didalami apakah ada kaitan atau satu kesatuan (perkaranya),” kata Budi. 

Penyidik kepolisian baru menerima laporan sehingga bukti-bukti masih terus dikumpulkan. Dugaan keterkaitan dengan pihak lain juga belum dipastikan. "Perkaranya baru, baru tadi malam dilaporkan,” ucapnya.

Sementara itu, Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya pada Kamis (9/4) malam, menangkap empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai lembaga antirasuah. Para pelaku mengklaim bisa mengatur penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di KPK.

"Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah 17.400 dolar Amerika Serikat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (10/4/2026). 

Empat orang tersebut setelah ditangkap langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa secara lebih lanjut.

Dia mengatakan empat orang tersebut mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK yang diperintah untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR RI.

"Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya," katanya.

KPK mengimbau seluruh jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah maupun berbagai unsur masyarakat lainnya agar selalu waspada dan hati-hati.

"Hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK, dan melakukan tindakan-tindakan kriminal, penipuan, pemerasan ataupun yang mengaku dapat melakukan pengaturan perkara di KPK," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan KPK mengajak masyarakat yang mengetahui adanya modus-modus tersebut agar segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat atau kepada KPK melalui call center atau pusat panggilan 198 agar bisa segera ditindaklanjuti.

Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa 'mengurus' suatu perkara yang penanganannya dilakukan oleh KPK.

Ia juga mengatakan KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai 'perpanjangan tangan', mitra, konsultan, pengacara maupun perwakilan dari lembaga antirasuah.