Komisi I DPR Bakal Panggil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR RI akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam waktu dekat. Pemanggilan itu untuk membahas isu-isu aktual, termasuk soal penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto meminta penjelasan terkait tindak lanjut kasus Andrie Yunus, termasuk desakan agar kasus ditangani di pengadilan umum.

"Kita sedang jadwalin nih, sebab beliau kan juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya sudah sebulan di muka. Jadi kita lihat yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta, dan kita mengambil kebijakan enggak keliru," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayn, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Selain itu, Utut juga meminta penjelasan Kementerian Pertahanan terkait desakan penanganan kasus di pengadilan umum.

"Ya, beginilah, kalau masalah hukum itu kan kita enggak punya expertise di situ. Kalau Komisi I lebih untuk kebijakannya. Kan ada permintaan supaya bagaimana di Peradilan Umum, kan kurang lebih seperti itu ya pertanyaanmu?" kata dia.

Selain itu, Utut turut berduka cita atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di Lebanon Selatan dalam misi perdamaian PBB.

"Itu, yang prajurit yang gugur. Kita semua kan berduka. Mudah-mudahan enggak ada lagi yang gugur. Dan terus juga soal mudah-mudahan bagaimana sikap kita jangan sampai terulang lagi kasus penyiraman. Terus itu kira-kira agendanya kira-kira itu," kata dia.

Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, gugur akibat serangan Israel pada Minggu (29/3/2026) dan Senin (30/3/2026). Ketiganya adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Jenazah para prajurit tersebut telah tiba di tanah air pada Sabtu (4/4/2026) dan kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan.

Sementara itu, Polisi Militer menetapkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempatnya yakni Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES.