Menteri LH Sebut Bantargebang jadi Alarm Keras Krisis Pengelolaan Sampah Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar) sebagai fenomena gunung es yang diakibatkan oleh gagalnya pengelolaan sampah Jakarta yang kini telah menampung beban kritis hingga 80 juta ton sampah selama 37 tahun.

Menteri LH Hanif saat meninjau titik longsor di TPST Bantargebang menyebut masalah sampah harus segera diselesaikan.

"Kita harus selesaikan akar masalah sampah Jakarta agar tidak ada lagi korban," ujarnya, melansir Antara, Senin, 9 Maret 2026.

Longsoran tumpukan sampah setinggi sekitar 50 meter di Zona IV TPST Bantargebang pada Minggu 8 Maret 2026, sekitar pukul 14.30 WIB yang menewaskan empat orang menjadi bukti nyata adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah di Jakarta yang tidak bisa lagi diabaikan.

Empat korban jiwa yang telah ditemukan yakni Enda Widayanti (25), Sumini (60), Dedi Sutrisno (22), dan Iwan Supriyatin (40).

Menurut Hanif, tragedi mematikan ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampahh dengan metode open dumping yang terus mengancam nyawa warga maupun petugas.

Pihaknya juga telah memulai penyidikan secara menyeluruh dan penegakan hukum yang tegas guna untuk memastikan persoalan sampah ibu kota yang berlarut-larut itu tidak memakan korban jiwa lagi.

"Penerapan metode open dumping di lokasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sebab sistem pengelolaan yang diterapkan sudah tidak mampu lagi menekan risiko keselamatan bagi masyarakat sekitar," papar Hanif.

Kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi itu tidak hanya membahayakan keselamatan warga akibat potensi longsor lanjutan, tetapi juga berpotensi memicu pencemaran lingkungan dalam skala besar.

"Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan," ucap Hanif.

TPST Bantargebang menyimpan catatan kelam dari serangkaian tragedi mematikan, mulai dari peristiwa longsor yang menimpa kawasan permukiman pada 2003 hingga runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menyebabkan korban jiwa serta menimbun puluhan pemulung.

Pola kegagalan sistemik tersebut terus berlanjut, termasuk insiden pada Januari 2026 ketika landasan amblas dan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai.

Peristiwa itu kemudian diikuti kembali oleh runtuhnya gunungan sampah pada Maret 2026. Rangkaian kejadian yang berulang ini menunjukkan adanya risiko fatal akibat beban berlebih di TPST Bantargebang.

Melihat peristiwa ini berulang dan menimbulkan risiko yang mengancam jiwa, Menteri Hanif menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ancaman pidana atas pelanggaran tersebut berkisar antara 5 hingga 10 tahun penjara serta denda sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar bagi pihak yang kelalaiannya mengakibatkan korban jiwa.

Sebelumnya, pihak terkait juga telah menyampaikan peringatan mengenai kondisi pengelolaan sampah di Bantargebang yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi.

Melalui Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pada 2 Maret 2026 telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang dianggap berisiko, termasuk TPST Bantargebang

Sebagai solusi jangka panjang, TPST Bantargebang akan dialihkan khusus untuk sampah anorganik melalui penguatan sistem pemilahan dari sumber dan optimalisasi dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.

Pemerintah menempatkan proses evakuasi seluruh korban sebagai prioritas utama, sembari memulai penyelidikan komprehensif guna memastikan adanya penindakan tegas terhadap setiap bentuk kelalaian dalam pengelolaan yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Koordinasi dan kerja sama antarinstansi terus diperkuat untuk memastikan kapasitas pengolahan sampah di Jakarta dapat mencapai 8.000 ton per hari secara aman serta tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.