Mulyono Kepala Pajak Banjarmasin Gunakan Uang Suap Rp 300 Juta untuk DP Rumah

Liputan6.com, Jakarta - KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono sebagai tersangka korupsi restitusi pajak.

Selain Mulyono, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yakni Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB) Venasius Jenarus Genggor.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga 3 orang tersangka," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

KPK menahan para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian sebagai penerima suap disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026.

Sementara, Venzo selaku pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB) Venasius Jenarus Genggor memberikan uang Rp 800 juta yang dibungkus dalam kardus, di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin kepada Mulyono.

"Kemudian MLY membawa uang tersebut untuk dititipkan kepada orang kepercayaannya, di salah satu tempat waralaba miliknya. Dari Rp 800 juta yang diterima, MLY kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp 300 juta dan Rp 500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," kata Asep.

Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mendapatkan informasi bahwa Mulyono juga diduga menjadi Komisaris di beberapa perusahaan.