Pidato di WEF 2026, Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum Jadi Fondasi Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menegakkan supremasi hukum sebagai fondasi utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku usaha global, Presiden Prabowo menekankan bahwa kepastian hukum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal di suatu negara.

“Tidak akan ada yang datang untuk berinvestasi di negara yang tidak memiliki hukum atau mempunyai tradisi hukum yang lemah. Karena itu, saya bertekad untuk menegakkan aturan hukum dalam pemerintahan yang saya pimpin,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, komitmen penegakan hukum tersebut telah diwujudkan melalui kebijakan konkret. Pemerintah, kata dia, telah mengambil langkah tegas dengan menutup jutaan hektare perkebunan dan tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk keberpihakan pada supremasi hukum.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum di sektor kehutanan yang disebutnya sebagai yang paling tegas sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintah, lanjutnya, tidak ragu menindak pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum meskipun memiliki kekuatan ekonomi besar.

“Kami sebenarnya telah memberlakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling tegas dan paling berani dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Presiden Prabowo merinci, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah berhasil menguasai kembali lebih dari 4,09 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Selain itu, izin 28 korporasi juga dicabut dengan total luas kawasan mencapai 1,01 juta hektare.

Ia mengakui, kebijakan tersebut tidak mudah dijalankan karena kerap mendapat tekanan dari kelompok-kelompok yang selama ini menguasai sebagian sektor ekonomi nasional. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan mundur.

“Upaya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil membutuhkan supremasi hukum. Dan menegakkan supremasi hukum membutuhkan tekad dan kemauan politik yang kuat,” kata Presiden Prabowo.

Melalui pidato tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi global dengan jaminan kepastian hukum sebagai fondasi utama. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang transparan, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan.