Jaksa Agung Minta DPR Tambah Anggaran Kejaksaan Rp 7,49 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (20/1/2026). Dalam kesempatan itu, dia mengusulkan adanya tambahan sebesar Rp 7,49 triliun untuk pagu anggaran tahun 2026.

“Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dengan penegakan hukum, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun,” tutur Burhanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia menyebut, sejatinya Kejaksaan RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 20 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp 8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp 11,42 triliun.

Hanya saja, meski telah mendapatkan anggaran Rp 20 triliun, dia menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dampaknya, diperkirakan penanganan perkara di pusat berkurang sebesar 55 persen dan penanganan perkara di daerah berkurang 75 persen.

Selain itu, Burhanuddin juga mengatakan bahwa pagu anggaran untuk program dukungan manajemen tahun 2026 tidak mencukupi. Kekurangan utama terjadi di tiga area, yaitu belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang nonoperasional.

“Belanja pegawai yang tidak mengakomodasi gaji dan tunjangan bagi sekitar 11.000 CPNS dan PPPK baru,” jelas dia.

Kekurangan tersebut turut membahayakan aspek penegakan hukum lantaran anggaran sidang untuk perkara pidana khusus hanya cukup untuk satu perkara, dan anggaran untuk pidana umum diperkirakan habis pada semester pertama.

Sebab itu, untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan, Burhanuddin mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 7,49 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 1,85 triliun akan dialokasikan untuk program penegakan hukum, dan Rp 5,65 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Usulan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri keuangan,” Burhanuddin menandaskan.