Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Risiko Runtuhnya Demokrasi dan Terkikisnya Suara Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah partai politik sudah terang-terangan mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang hingga kini belum menyatakan sikap secara tegas.

Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz menilai usulan itu tak memberi keuntungan bagi rakyat. Menurutnya, pemilihan lewat DPRD justru mengabaikan hak warga untuk menentukan pemimpin secara langsung.

"Saya kira kalau untungnya buat masyarakat ya itu enggak ada sama sekali ya. Untungnya ketika Pilkada itu diselenggarakan tidak langsung gitu ya. Dan ruginya tentu banyak sekali," kata Kahfi saat dihubungi, Selasa (7/1/2025).

Kerugian pertama adalah runtuhnya demokrasi lokal. Dia menegaskan, pemilihan langsung kepala daerah merupakan hasil perjuangan panjang dan capaian penting sejak Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005.

“Demokrasi lokal kita bisa hancur. Padahal itu bagian dari konsolidasi demokrasi yang diperjuangkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di daerah,” ujarnya.

Kerugian kedua, suara rakyat berisiko terpinggirkan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kahfi menegaskan, meskipun DPRD dipilih oleh masyarakat, belum tentu wakil-wakilnya benar-benar mewakili kepentingan publik.

“Banyak kebijakan daerah yang tak berpihak pada rakyat. Kalau kepala daerah ditentukan DPRD, suara masyarakat makin jauh dari proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa masalah dalam Pilkada, seperti populisme dan politik dinasti, tak serta-merta hilang jika pemilihan langsung dihapus.

Menurut Kahfi, menghapus Pilkada langsung tidak akan menyelesaikan masalah mahalnya biaya politik. Sebaliknya, praktik politik uang justru berpotensi berpindah ke anggota DPRD.

“Kalau dalam Pilkada langsung saja muncul banyak kandidasi bayangan, apalagi kalau kepala daerah dipilih DPRD. Money politic bisa bergeser, bukan hilang,” ujarnya.

Dia menilai wacana penghapusan Pilkada langsung justru menghindari inti persoalan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem, bukan penghilangan hak pilih rakyat.

Senada, peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Lucius Karus juga menyebut tidak ada keuntungan nyata jika kepala daerah dipilih DPRD.

“Paling-paling prosesnya jadi lebih senyap karena semua keputusan tinggal di partai, bukan di ruang publik,” katanya.

Lucius menilai, penghapusan Pilkada langsung akan membawa banyak kerugian bagi rakyat. Yang paling utama, rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru menjadi pasif dan kehilangan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Selain itu, dia menyoroti peran DPRD yang sepenuhnya dikendalikan partai politik. Menurutnya, DPRD bukan representasi murni rakyat, melainkan perpanjangan tangan partai.

"Masalahnya sekarang anggota DPRD tunduk total pada partai dan karenanya menjadi representasi parpol, bukan rakyat. Maka ketika mereka memilih kepala daerah, jelas-jelas mereka sedang menjalankan tugas sebagai representasi parpol, bukan rakyat," tambahnya.

Lucius Karus menegaskan, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka mereka tidak akan lagi menjadi pemimpin rakyat, melainkan perpanjangan tangan partai politik. Dia menyebut situasi ini akan membuat kepala daerah lebih sibuk memenuhi kepentingan parpol ketimbang melayani masyarakat.

Tak hanya itu, legitimasi politik kepala daerah juga akan merosot tajam. “Tingkat kepercayaan kepada parpol dan DPRD yang rendah, legitimasi kepala daerah yang dipilih DPRD akan ikut terseret menjadi pesuruh partai dan karenanya secara politik legitimasinya rendah," jelasnya.

Lebih jauh, kepala daerah akan menjadi boneka, bukan hanya bagi parpol, tapi juga bagi koalisi dan penguasa pusat. Bahkan, jika terjadi kongkalikong antara penguasa dan pengusaha, kepala daerah bisa jadi budak kepentingan ekonomi.

Lucius pun memperingatkan, jika pola ini dibiarkan, negara bisa dengan mudah kembali menjadi sentralistik dan otoriter.

"Melalui parpol lalu DPRD, kepala daerah akan menjadi alat pelapang jalan bagi penguasa otoriter," pungkasnya.

Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com