Aksi Buruh di Monas Tolak UMP Rp5,7 Juta, Polisi Kerahkan 1.392 Personel Pengamana

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian menyiapkan pengamanan aksi unjuk rasa yang akan digelar sejumlah elemen buruh di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.392 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan personel yang dikerahkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.

“1.392 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran) untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus,” kata Erlyn saat dikonfirmasi, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, kepolisian sebelumnya telah melaksanakan table top war game (TWG) dan apel pengamanan di Pospol Merdeka Barat, Gambir. Selain itu, pengamanan juga disiapkan di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Erlyn menegaskan, pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif. Namun demikian, ia mengimbau massa buruh agar tetap tertib saat menyampaikan aspirasi.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, namun harus dilakukan secara damai.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” kata Erlyn.

Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia akan menggelar aksi besar di Jakarta pada 29–30 Desember 2025.

Aksi dipusatkan di kawasan Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dinilai tidak adil. Aksi serupa rencananya juga akan digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. 

Presiden FSP ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, mengatakan aksi ini merupakan desakan langsung kepada pemerintah pusat agar segera melakukan revisi kebijakan upah.

"Aksi massa ini merupakan bentuk protes terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang dinilai tidak adil," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Para buruh meminta Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepala daerah untuk menyesuaikan UMP sesuai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Gofur menilai kebijakan upah saat ini telah menekan daya beli buruh, terlebih biaya hidup di Jakarta tergolong tinggi.

"Adalah sebuah ketimpangan yang tidak masuk akal ketika UMP Jakarta justru lebih rendah dibandingkan UMK di daerah penyangga seperti Kota Bekasi yang berada di kisaran Rp5,99 juta," katanya.

Dia menyebut, kenaikan UMP Jakarta sebesar 6,17 persen dinilai tidak berdampak signifikan karena telah tergerus inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini membuat buruh hanya berada pada posisi bertahan hidup.

"Buruh adalah tulang punggung ekonomi Jakarta. Jangan biarkan tulang punggung itu patah karena upah yang tak manusiawi," tegasnya.

Dalam aksinya di Jakarta, buruh menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Gubernur DKI Jakarta, pertama meminta merevisi Keputusan Gubernur terkait UMP 2026, kedua menetapkan UMP Jakarta minimal Rp6.000.000, selain itu buruh juga meminta pemerintah mengembalikan martabat dan kesejahteraan buruh sebagai penopang ekonomi ibu kota.