Pakar Hukum: Kasus Nadiem Bukan Kriminalisasi, Ada Fakta Hukum Pengadaan

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Achmad, menegaskan bahwa penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek tidak dapat disebut sebagai kriminalisasi.

Ia menyebut terdapat fakta hukum yang menjadi dasar proses pidana tersebut.

Suparji menjelaskan bahwa persoalan hukum ini bukan terkait perbandingan keberhasilan Google Chromebook di sejumlah negara dengan kegagalannya di Indonesia, melainkan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan.

"Kegagalan penerapannya di Indonesia hanya bukti permulaan bahwa ada unsur pengadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Adanya pengkondisian dari awal (agar diadakan pengadaan laptop Chromebook), kemudian peran dari Jurist Tan, dan sebagainya,” kata Suparji.

Menurut dia, proses hukum telah berjalan dan melalui sejumlah tahapan, termasuk praperadilan.

Ia menyebut temuan terkait peran pihak tertentu dalam proyek, dugaan kerugian negara dalam audit investigasi, hingga pengadaan yang dinilai tidak sesuai kebutuhan menjadi dasar hukum yang perlu diuji lebih lanjut.

"Ini perkara kan sudah berjalan. Juga sudah dilakukan praperadilan,” ujarnya.

Suparji menanggapi pandangan bahwa proses hukum terhadap Nadiem dapat membuat figur-figur profesional enggan masuk ke pemerintahan. Ia menilai pendapat itu tidak tepat.

"Enggak akan seperti itu, selama profesional bekerja, tidak main APBN, tidak main komisi, menjalankan semua dengan mekanisme yang benar, saya kira tidak akan ada masalah. Ini kan persoalan kuat tidak menghadapi godaan,” papar Suparji.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam perdebatan pro dan kontra terkait kasus tersebut, terutama ketika bangsa sedang menghadapi tantangan ekonomi dan bencana.

Menurutnya, pembelaan terhadap Nadiem sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum.

"Support penasihat hukum Pak Nadiem agar bisa membuktikan di pengadilan kalau tidak bersalah,” katanya.