Kementerian Haji dan Umrah Buka Seleksi untuk PPIH Tingkat Daerah, Ini Tanggalnya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan melaksanakan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1447 H/2026 M tingkat daerah, dengan pendaftaran dibuka mulai 22 November 2025.

Disebutkan, seleksi akan dilakukan secara serentak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi seluruh Indonesia.

Seleksi PPIH tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam rangka menghasilkan para petugas haji yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Seperti dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025), seleksi PPIH tingkat kabupaten/kota akan dilakukan pada 22 November hingga 28 November 2025. Batas akhir peserta mengirimkan dokumen yaitu pada 28 November pukul 23.59 WIB.

Adapun batas akhir verifikasi dokumen oleh operator Siskohat Kemenag Kabupaten/Kota yaitu pada 2 Desember pukul 23.59 WIB. CAT tahap 1 dilaksanakan pada 4 Desember pukul 09.00 WIB dan pengumuman hasil seleksi tahap 1 pada 5 Desember pukul 16.00 WIB.

Sementara untuk tingkat provinsi, batas akhir verifikasi dokumen oleh operator Siskohat Kanwil Kemenag Provinsi yakni pada 8 Desember pukul 23.59 WIB.

CAT dan wawancara tahap 2 dilaksanakan pada 11 Desember pukul 09.00 WIB, sedangkan pengumuman hasil seleksi tahap 2 pada 12 Desember pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, Kemenhaj memperkuat koordinasi diplomatik dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah dalam rangka persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M.

Dalam pertemuan Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kantor Urusan Haji Jeddah ini, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

"Alhamdulillah siang ini kita berkoordinasi dengan KBRI Riyadh, Konjen di Jeddah, dan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, termasuk perwakilan Garuda Indonesia. Semua ini dalam rangka mempersiapkan proses haji tahun 2026," kata dia seperti dikutip di laman Kemenhaj.

"Ada berbagai kesepakatan yang telah kita lakukan dan kita putuskan, yang insyaAllah yang lebih penting lagi adalah kita telah menyepakati semacam Task Force antara Kemenhaj RI bersama KBRI dan KJRI, sehingga setiap ada permasalahan apapun bisa segera dicarikan penyelesaiannya," sambungnya.

Menurut Gus Irfan, Task Force yang diinisiasi akan menjadi joint coordination platform yang mempertemukan Kemenhaj, perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi, dan mitra strategis lain, termasuk maskapai nasional, Penyedia layanan bagi jemaah, dan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi.

Langkah ini menjadi bagian dari implementasi diplomasi layanan haji yang terus dikembangkan Kemenhaj sejak transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.