Adies DPR: Penyelesaian Tanah Eigendom Verponding Surabaya Lewat Mekanisme Administratif

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengatakan, tanah Eigendom Verponding (EV) di Surabaya yang diklaim sebagai aset salah satu perusahaan plat merah itu, tidak akan melalui jalur meja hijau untuk penyelesaiannya.

"Mekanisme penyelesaian tetap harus sesuai hukum, tetapi bukan persidangan," kata dia seperti dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

Menurut Politikus Golkar itu, nantinya itu ditempuh melalui mekanisme administratif yang lebih cepat, sederhana, dan tidak membebani warga.

"Yang penting hak warga Surabaya kembali," ungkap Adies.

Sebelumnya, sengketa tanah yang mencakup wilayah tiga kecamatan di Surabaya ini dibahas secara serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Selasa (18/11/2025), di Jakarta.

RDP berlanjut ke rapat lanjutan di Gedung Nusantara III, Rabu (19/11/2025), yang kembali dipimpin oleh Adies Kadir bersama Komisi II dan Komisi VI DPR, Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, Pertamina, dan Kementerian ATR/BPN.

"Permasalahan ini akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah warga Surabaya akan mendapatkan hasil yang luar biasa,” ucap Wali Kota Eri Cahyadi optimistis.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu membuka jalan menuju penyelesaian sengketa tanah yang sudah berlarut.

Menurutnya, kekuatan sesungguhnya dalam perjuangan ini bukan soal siapa yang paling depan, tetapi siapa yang mampu bersinergi untuk kepentingan rakyat.

“Sinergi ini memberikan pembuktian bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang terdepan, tapi siapa yang bisa bersinergi maka itulah yang terbaik karena akan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Surabaya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Pemkot Surabaya yang tak pernah lelah mendampingi warga.

“Artinya masyarakat tidak sendirian, tapi diperjuangkan oleh Walikotanya dengan cara kolaboratif bersama DPR RI. Kami selalu berdiskusi dan akhirnya ada kejelasan,” tutur Thoni.

Senada, Koordinator FATWA, Muchlis Anwar, mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Pemkot Surabaya, khususnya Wali Kota Eri.

“Terima kasih dukungannya Pak Eri, Wali Kota Surabaya. Tanpa perjuangan beliau kami tidak ada apa-apanya,” katanya.